KUALITAS PENDIDIKAN : Jumlah Dana Bukan Faktor Penentu

 JAKARTA, KOMPAS — Jumlah dana yang dialokasikan dalam anggaran bukan satu-satunya penentu kualitas pendidikan. Hal yang lebih penting adalah cara dana tersebut dimanfaatkan.

Demikian terungkap dalam diskusi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Rabu (13/4). Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kemdikbud Ilza Mayuni; anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian; serta Konsultan Senior Manajemen Pendidikan dan Komunikasi Pendidikan ACDP Indonesia Totok Amin Sofianto hadir sebagai pembicara. Menurut Totok, besaran alokasi dana terbukti bukan satu-satunya penentu kualitas pendidikan. "Misalnya Yogyakarta, dengan budaya pendidikan yang baik, daerah ini memperoleh rerata UN (ujian nasional) dan UKG (uji kompetensi guru) paling tinggi meski alokasi APBD untuk pendidikan menempati nomor lima," kata Totok dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia itu. Totok mengingatkan pemanfaatan dana harus benar-benar diarahkan pada kegiatan pembelajaran dan pada aspek-aspek pendukung di luar kegiatan belajar-mengajar. Hetifah menilai, saat ini belum ada koordinasi dalam penggunaan alokasi dana pendidikan yang besarnya 20 persen. Besar anggaran yang berkisar Rp 400 triliun itu diklaim oleh sekitar 20 kementerian yang turut membangun pendidikan. Selama ini, pemanfaatannya dilakukan secara terpisah lewat rencana strategis setiap lembaga. "Komisi-komisi di DPR pun tidak memiliki mekanisme rapat bersama untuk membahas peruntukan anggaran ini. Kita memerlukan pemimpin, minimal setingkat wakil presiden, untuk ikut mengawasi hal tersebut," ujar Hetifah.

Permasalahan daerah

Sementara itu, Ilza Mayuni menyatakan, sejak diluncurkan pada 2015, neraca pendidikan daerah (NPD) telah memberikan gambaran kondisi pendidikan suatu daerah. "Dengan menggunakan NPD, kami mendapatkan 20 kabupaten atau kota terendah berdasarkan indikator pendidikan. Tempat-tempat itu antara lain Maluku Utara, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan Sumatera Utara," ujar Ilza. Ia menceritakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan selalu membawa NPD saat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Dadan Sugardan mengaku, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dalam APBD. Menurut dia, permasalahan besar yang kini dihadapi Kabupaten Karawang adalah mempertemukan lulusan siap kerja dengan industri di wilayah tersebut. (C02)