Masalah Perbatasan Tak Teratasi, BNPP Harus Dievaluasi, Perlu Menteri Khusus?

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) belum juga mampu mengatasi persoalan yang terjadi di perbatasan.

Nyatanya, hingga kini persoalan di perbatasan semakin kompleks. Bahkan penyelesaian masalah-masalah di perbatasan tak kunjung menunjukkan adanya penyelesaian yang jelas.

Karena itulah, anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian MPP memandang perlu dilakukan evaluasi terhadap BNPP.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, perlu adanya tim pengkaji untuk mengetahui masalah yang dihadapi BNPP.

“Nanti kami panggil juga BNPP,” ujarnya, Kamis (27/10/2016).

Hetifah malah menilai perlunya rancangan khusus undang-undang perbatasan dan mengangkat menteri khusus wilayah perbatasan.

“Sehingga kasus tapal batas bisa dipetakan dengan rencana target penyelesaian. Jika hal tersebut cukup efektif, maka tidak perlu lagi ada BNPP,” ujarnya.

Tim pengkaji yang telah dibentuk akan terus melakukan kajian dan analisa seberapa kompleks permasalahan di perbatasan. Sehingga jika yang terjadi tidak bisa diselesaikan BNPP, tentu Komisi II DPR RI akan mengusulkan agar Presiden mengangkat menteri khusus untuk masalah perbatasan.

"Bubarkan saja kalau memang tidak bisa. Kalau memang masalah perbatasan tidak bisa diselesaikan sekelas BNPP, banyak opsi untuk masalah perbatasan,” ujarnya.

Dia mengatakan, sejak dulu banyak persoalan yang mengemuka di perbatasan. Persoalan ini menjadi pembahasan yang berkepanjangan namun tak jelas penyelesaiannya.

“Saya kan tantang Pak Menteri sudah. Alhamdulillaah mereka respon. Tadinya saya tantang BNPP, melihat ke bawah lah, lihat situasi. Kalau merespon, follow up-nya apa? Kami pelajari terus," katanya.

Dia mengatakan, untuk membantu efektivitas kerja BNPP di wilayah perbatasan, Komisi II DPR RI sudah membentuk Tim Pengawasan Pembangunan Perbatasan.

“Ini terdiri dari 25 orang lintas komisi dan lintas fraksi yang diketuai langsung oleh Ketua DPR RI," ujarnya.  

*) sumber : http://kaltim.tribunnews.com/masalah-perbatasan-tak-teratasi-bnpp-harus-dievaluasi-perlu-menteri-khusus.