Mengapa Anggaran Pendidikan Belum Tepat Sasaran?

Secara nasional, Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyumbangkan 20 persen anggaran pendidikan. Dengan kondisi tersebut, logikanya seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali menikmati pendidikan. Namun realitanya, masih banyak anak yang kurang mampu tidak bersekolah. Inilah yang menyebabkan anggaran pendidikan dikatakan belum tepat sasaran. Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang berurusan dengan dunia pendidikan, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP mempertanyakan hal tersebut. Bahwa seharusnya pemerintah mengetahui proses alokasi dana pendidikan 20 persen tersebut agar tepat sasaran. Pemerintah juga harus tahu, anggaran tersebut apakah sudah bisa berkolerasi secara positif dengan peningkatan partisipasi anak-anak usia sekolah, dengan peningkatan untuk pendidikansecara keseluruhan. Sesungguhnya jika kita lihat anggaran pendidikan dari waktu ke waktu terus meningkat, karena sesuai dengan pertumbuhan dari kenaikan anggaran APBN. Artinya, kalau APBN naik, logikanya anggaran pun akan naik. Namun kenaikan tersebut tetap belum menunjukan anggaran pendidikan tepat sasaran. Hal tersebut terbukti dengan masih banyak keluhan warga masyarakat soal punggutan-punggutan yang tidak semestinya terjadi. Korupsi juga menjadi penyebab anggaran pendidikan menjadi tidak tepat sasaran. Dalam situs ini sempat menyinggung soal tindakan korupsi maupun punggutan sejumlah sekolah pada para orangtua murid, padahal pemerintah sudah menganggarkan dana atau bahkan para murid dibebaskan dari beban biaya. Contoh terakhir soal pungutan terhadap sekolah SDN 1 Bambu Apus, Tanggerang, dan sekitarnya, dimana para siswa diwajibkan membayar uang ujian senilai Rp 500 ribu per siswa. Padahal jelas-jelas sekolah negeri tidak dipunggut biaya apapun, baik uang pangkal, bulanan, maupun pada saat ujian. Sekolah negeri saja berani memunggut, apalagi sekolah yang berlebel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Tak heran jika banyak orang memplesetkan hurup “B” dengan kata “bertarif”, sehingga menjadi Rintisan Sekolah Bertarif Internasional. Itulah yang perlu dibenahi dan diperhatikan oleh pemerintah. Dengan ketetentuan yang jelas soal alokasi anggaran, maka pemerintah jadi tahu mana sekolah yang perlu dibiayai dengan dana BOS mana yang tidak perlu lagi, karena sudah memunggut dana dari orangtua murid.