Mengurai Benang Kusut Perfilman Nasional

Membicarakan perfilman nasional memang tak semudah membalik telapak tangan. Banyak hal yang perlu dibenahi, baik institusi yang berhubungan dengan film maupun insan-insan film itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD pada Alvajune Gabriella dari Yayasan 28, ketika dimintai pendapatnya tentang perfilman nasional. Menurut anggota Komisi X ini, perfilman sebetulnya merupakan medium yang efektif dalam pembentukan karakter bangsa. Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya menggelorakan karakter bangsa. Namun sayang, film-film nasional belum bisa memberikan kontribusi yang diharapkan pemerintah. Kemirisan ini muncul setelah melihat tema-tema film yang tidak variatif. Komisi X mendesak pemerintah agar mencari solusi untuk membereskan benang kusut film nasional. “Film-film seperti Laskar Pelangi seharusnya banyak muncul,” komentar Hetifah. “Film seperti itu memberikan banyak pelajaran bagi para penonton. Ada moral of story-nya.” Faktanya, film-film ber-genre komedi seks maupun horor seks malah mendominasi layar bioskop. Anehnya, insan-insan perfilman itu sendiri memperburuk keadaan dengan memberikan film-film seperti itu. Padahal, dari data yang sempat dirilis oleh pihak Blitz Megapleks, penonton film bioskop sudah jenuh dengan tema-tema seperti itu. Jika sudah jenuh, jangan salahkan penonton jika film nasional tidak lagi menjadi primadona. Institusi seperti Lembaga Sensor Film (LSF) pun kelihatannya “mandul”. Lembaga ini tidak bisa bergeming dengan film-film yang masuk ke meja sensor. Namun bagi pengamat film, kondisi ini sungguh aneh. Betapa tidak, jika memang film tidak layak tonton, kenapa lolos sensor? LSF menyalahkan production house (PH) atau produser film, karena film-film seks yang dibungkus oleh komedi maupun horor sebenarnya belum “benar-benar” lolos sensor. Pernah ditemukan kasus, nomor sensor yang ada pada film-film tersebut adalah nomor dari film sebelumnya. Anehnya, film itu tetap tayang. "Perempuan dalam film masih belum mencerminkan sosok yang ada saat ini. Film-film yang muncul masih menampakkan stereotype perempuan yang lemah," komentar Hetifah. Begitulah kondisi perfilman nasional, saling menyalahkan. LSF menyalahkan PH atau produser film. Sebaiknya produser film menyalahkan LSF yang dianggap sebagai institusi yang “asal potong”. Gara-gara “asal potong”, banyak insan film yang sakit hati dan menyimpulkan bahwa film tidak perlu disensor, tetapi cukup diklasifikasikan saja. Itu baru perseteruan antara insan film dengan LSF, belum perseteruan antarinsan film itu sendiri, dimana “terpecah belah”. Ada insan perfilman “senior”, ada yang dianggap “junior”. Inilah yang membuat film nasional seperti benang kusut dan harus segera diurai agar menjadi rapih. “Kami dari Komisi X tidak mengerti sampai detik ini belum pernah diajak diskusi oleh instansi terkait untuk membahas masalah perfilman ini,” gusar Hetifah. “Saya tidak mengerti apakah pemerintah merasa film itu tidak penting atau apa? Padahal film itu sangat penting dan masalah ini harus kita bicarakan.”