Penandatanganan Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Kota Cimahi mengadakan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) tentang Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Cimahi, di Aula Gedung A Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Senin (4/2). Penandatanganan dilaksanakan oleh Wali Kota Cimahi, Ir. HM. Itoc Tochija, MM dengan Direktur B-Trust, Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Ph.D.

Pemerintah Kota Cimahi mengadakan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) tentang Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Cimahi, di Aula Gedung A Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Senin (4/2). Penandatanganan dilaksanakan oleh Wali Kota Cimahi, Ir. HM. Itoc Tochija, MM dengan Direktur B-Trust, Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Ph.D.

Hadir dalam acara ini, para Kepala SKPD dilingkungan Pemkot Cimahi, unsur The Asia Foundation dan USAID, unsur pengusaha Kota Cimahi dan para pengelola barang dan jasa dilingkungan Pemkot Cimahi.

Hetifah

Penyediaan barang dan jasa yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah kota/kabupaten dapat menyerap tidak kurang dari 50% total anggaran belanja, ironisnya pelaksanaan penyediaan barang dan jasa tersebut sering kali tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan para pelaksana yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, ketidakmerataan pemahaman pengelola proses ketidaksinkronan antar peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah mengeani keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa, ketidakmerataan akses penyedia barang/jasa dan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, serta keragu-raguan pengelola pengadaan di SKPD dalam mengambil keputusan.

Permasalahan tersebut dapat berakibat pada proses pengadaan barang/jasa yang cenderung lambat, penuh persaingan yang tidak sehat, terbuka tapi tertutup, rawan KKN dan tidak terjaminnya harga dan kualitas barang dan jasa yang diperoleh pemerintah. Opini publik sekarang menganggap bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan tempat-tempat yang berpotensi untuk praktek korupsi, hal tersebut dapat membuat para pelaksana pengadaan barang dan jasa mendapatkan beban psikologis.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemkot Cimahi bermaksud melakukan reformasi dibidang pengadaan barang/jasa (procurement reform). Beberapa langkah yang akan segera diambil adalah pembentukan lembaga khusus pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah, perbaikan perbaikan peraturan serta penguatan SDM baik aparan pemerintah maupun penyedia barang dan jasa.

Melalui reformasi ini diharapkan proses pengadaan barang dan jasa kedepan dapat lebih aman, cepat, mudah, efektif, efisien, transparan, terbuka dan bersaing, adil serta akuntabel yang mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN� Dengan prakarsa yang dilakukan oleh Pemkot Cimahi mengenai reformasi pengadaan barang/jasa, Pemkot Cimahi akan dijadikan pilot project dan mudah-mudahan Cimahi akan menjadi referensi atau acuan bagi daerah-daerah lain.

Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija,

Untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Cimahi akan dibentuk suatu lembaga Pusat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (P3BJ). Yang tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan kemitraan antara pemerintah dengan dunia swasta khususnya dalam pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dalam pengadaan barangdan jasa menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Diharapkan setelah dibentuknya P3BJ ini proses pengadaan barang/jasa yang mudah, cepat dan aman. Sehingga perhatian dan sumberdaya SKPD lebih diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) bukan pada proses pengadaan barang/jasa.