Rapat Kordinasi Usulan Program/ Kegiatan Pembangunan Provinsi Kaltim untuk APBN 2011

Bertempat di gedung DPR MPR RI, hari ini (Kamis/ 14/10) beberapa anggota DPR RI dan DPD daerah pemilihan (Dapil) Kaltim bertemu dengan sejumlah anggota DPRD dan pejabat dari Kaltim. Mereka melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengajuan usulan program maupun kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2011. Dalam pertemuan mengajukan proposal beberapa proyek yang akan diprioritaskan di Kaltim. Total anggaran proyek-proyek tersebut senilai Rp 24,455 triliun. Angka tersebut terdiri dari proyek prasarana jalan dan jembatan lintas Kalimantan senilai Rp 19,076 triliun; prasarana SD air (Rp 1,383 triliun); perumahan dan pemukiman (Rp 73,230 miliar); perhubungan darat, sungai, danau, dan penyebrangan (Rp 237,969 miliar); perhubungan laut (Rp 287,700 miliar); dan prasarana perhubungan udara (Rp 3,396 miliar). “Pada prinsipnya, anggota DPR RI dan DPD siap memperjuangkan. Namun demikian, komunikasi antara DRRD di Kaltim dan DRP RI seringkali terlambat, sehingga pengajuan dana untuk APBN mepet,” ujar anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.. Tambah Hetifah, banyak sekali kegiatan yang harus dikelola pusat dan di daerah.. Harusnya pusat (DPR) maupun daerah (DPRD) harus singkron. Masalahnya kalau tidak ada komunikasi, prioritas-prioritas tersebut sering terlewat dalam anggaran, apalagi anggaran terbatas yang menjadi prioritas. Selama ini, DPRD mungkin hanya mengandalkan komunikasi dengan Departemen PU atau Departemen Pertanian. Itulah yang membuat anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim tidak bisa mengawal usulan-usulan. Selama ini yang berjalan di pusat adalah forum DPD RI dan DPR RI, sementara DPRD-nya belum. Hetifah berharap, momentum pertemuan Rapat Koordinasi Usulan Program/ Kegiatan Pembangunan Provinsi Kaltim untuk APBN 2011 hari ini (Kamis/ 14/10) bisa dijadikan langkah awal untuk koordinasi antara DPR, DPD, maupun DPRD. "Sebab sayang sekali jika banyak kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan di daerah, tidak didukung oleh pusat," jelas Hetifah. "Jadi sekali lagi, harus singkron. Wong di sini saja terkadang DPD dan DPR saja belum tentu sering berkomunikasi, apalagi kalau DPRD yang ada di Dapil?" Menurut Hetifah, Rumah Aspirasi yang beberapa waktu lalu sempat diusulkan, sebetulnya bisa menjadi jembatan komunikasi daerah dan pusat. Namun sayang, belum juga diwujudkan, Rumah Aspirasi sudah mendapat kritik tajam oleh sebagian besar orang, termasuk sebagian kalangan di DPR sendiri. Namun saya melihat, hal ini sebagai sesuatu hal yang juga sensitif, karena berkenaan dengan istilah "calo anggaran". Kami sebagai anggota DPR RI yang niatnya ingin membantu mengawal anggaran daerah, malah dianggap "calo anggaran".