FPG DPR RI dan FPG DPRD Kaltim Koordinasikan Program Pembangunan

Jakarta – Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI Hetifah Sjaifudian beserta, Mahyudin dan Firman Soebagyo menerima kunjungan kerja FPG DPRD Provinsi Kalimantan Timur diterima di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (22/3) yang lalu. Salah satu agenda pertemuan adalah pengenalan Forum Koordinasi FPG DPR RI dan FPG DPRD serta serta diskusi mengenai berbagai program dan gagasan Partai Golkar yang berkaitan langsung dengan kinerja Anggota FPG dalam mengakomodasi aspirasi publik. Selama ini, masyarakat masih awam mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar baik di tingkat pusat maupun Daerah. “Masyarakat perlu mendapatkan informasi bahwa kita (FPG) bekerja dan tidak tinggal diam. Kita selalu berupaya melaksanakan fungsi, diantaranya melahirkan produk lagislasi, membuat anggaran, melakukan pengawasan, serta mendorong program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Mahyudin, yang aktif di Komisi Hukum DPR RI. Menurut Ketua DPP PG Bidang Kaderisasi ini, program-program yang didorong oleh DPR RI di tingkat nasional perlu selalu ditindaklanjuti sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah. “Untuk itulah, kami membentuk Tim Koordinasi Kerja FPG DPR RI dan FPG DPRD dalam rangka meresonansi gagasan serta kinerja Partai Golkar,” sahut Firman Soebagyo, Ketua Tim yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPR RI. Tidak hanya sebatas komunikasi dan koordinasi, Papar Firman, Tim atau Forum ini bermanfaat untuk peningkatan kapasitas (capacity building), terutama menyangkut program dan anggaran pembangunan dari pusat yang dilaksanakan di daerah. Infrastruktur Kaltim Rombongan Kaltim yang dipimpin oleh Ketua FPG DPRD Kaltim Hatta Zainal mengaku bahwa kunjungan kali ini memang merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi antara Anggota FPG DPRD Kaltim dengan FPG DPR RI dalam rangka mendiskusikan sejumlah masalah serta mengharmonisasi program dan anggaran pembangunan yang digagas oleh Partai Golkar. Baik itu tindak lanjut atas usulan yang sudah diajukan oleh Kaltim maupun program-program pusat yang berada di Kaltim. “Forum ini penting dan sangat bermanfaat bagi kami di Kaltim. Terutama karena Kaltim sedang membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, Bandar udara, dan lain sebagainya untuk menopang pembangunan secara keseluruhan. Demikian pula dengan pendidikan, RTRW, dll. Kami bisa berkoordinasi dengan pusat mengenai rencana dan realisasi program-program tersebut,” urai Hatta Zainal. Hetifah, Anggota Komisi V DPR RI (bidang infrastruktur) yang juga berasal Daerah Pemilihan Kaltim mengamini Hatta Zainal. Menurut Hetifah, tidak hanya Informasi mengenai program pembangunan saja, tetapi daerah pun dapat memberi informasi maupun masukan bagi penyusunan Undang-Undang yang sedang digarap oleh DPR RI. “Saat ini kami (Komisi V) sedang menyusun RUU Jalan dan Jembatan. Masukan dari daerah menjadi penting dan sangat kami butuhkan agar UU ini nantinya bisa iimplementasikan dengan baik.” Sebelumnya anggota rombongan Kaltim Encik Widiyani mengingatkan bahwa, “Yang harus diperhatikan tidak hanya soal pembangunan jalan maupun jembatan, tapi juga perawatan atau pemeliharaannya,” cetus Anggota FPG DPRD Kaltim ini sembari mengungkapkan rencana DPRD Kaltim membuat Perda tentang Penggunaan Jalan seperti yang sudah dijalankan di Kalteng dan Kalsel. Mengenai koordinasi program pembangunan, Hetifah yang baru bergabung dengan Komisi V pada awal tahun ini, mengaku tetap mendorong usulan pembangunan dari Kaltim supaya dapat diakomodasi dalam APBN 2012. “Setidaknya dalam APBN perubahan ini kita coba dorong. Agar pada APBN 2013 nanti pemerintah sudah lebih memperhatikan. Misalnya untuk percepatan pembangunan Jembatan Tenggarong Kutai Kartanegara, ataupun peningkatan jalan Kukar – Kubar dan daerah perbatasan,” terang Hetifah yang dalam Tim Koordinasi FPG DPR RI dan FPG DPRD dipercaya sebagai sekretaris ini. Menurutnya, hal tersebut masih dimungkinkan dengan adanya Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2011. Dari pertemuan ini, FPG DPRD Kaltim juga mendapat informasi dari Komisi IV bahwa izin untuk jalan tol Balikpapan-Samarinda sudah dikeluarkan sebagaimana dikonfirmasi oleh Kemenhut.