Situasi Ini Tidak Bisa Ditolerir!

Jam belum menunjukan pukul sembilan pagi. Tiga orang ibu turun dari bus sambil menggendong anak mereka. Sementara seorang ibu lagi menenteng anaknya yang kira-kira masih berusia 5 tahun. Tidak jauh dari mereka, ada beberapa ibu lain dengan anak-anak mereka berdiri di pinggir jalan sambil mengacungkan tangan. Begitulah suasana pagi di seberang kantor Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Mereka –para ibu dan anak-anak lain- adalah joki 3 in 1. Di pagi hari, sebelum jam 00:07 sampai menjelang pukul 10:00 wib, mereka menawarkan jasa untuk para pengendaraan mobil yang kebetulan tidak berpenumpang tiga orang, memasuki kawasan 3 in 1. Ironis, memang. Di saat anak-anak lain sedang bersekolah, sebagian anak-anak lagi menjadi joki di pingir jalan. Ada sebagian dari anak-anak itu bersekolah siang, namun kebanyakan adalah anak-anak putus sekolah. Yang miris, mereka berdiri tidak jauh dari kantor Kemendiknas. Kondisi tersebut bukan belakangan ini terjadi, tetapi sudah berlangsung lama. Menurut anggota DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. sebenarnya dalam satuan total anggaran pendidikan tahun 2010 yang sebesar 20% dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, ada anggaran untuk kaum marjinal, yakni anak-anak miskin. Besarnya anggaran tersebut, Rp 839,7 juta untuk beasiswa miskin SD; Rp 479,2 juta (SMP); Rp 298,3 juta (SMA); Rp 235,7 juta (SMK); dan Rp 763,1 juta (Perguruan Tinggi). “Masih banyaknya anak-anak di jalan adalah bukti, bahwa dana pendidikan untuk anak-anak miskin tidak sampai,” ujar Hetifah. “Anak-anak itu adalah aset bangsa. Seharusnya mereka berhak memperoleh pendidikan sesuai amanat UUD 45. Birokrasi di Kemendiknas seharusnya bisa menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki kondisi ini.” Dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) 2010 ini, Hatifah juga mengingatkan pemerintah agar mengadvokasi anak-anak miskin dan terlantar. Sebagaimana tujuan HAN, bahwa pemerintah harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, serta pelayanan holistik integrative kepada semua anak tanpa diskriminasi. “Jika masih ada anak yang tidak sekolah dan mengalami perlakuan seperti tidak sekolah dan mengalami perlakukan seperti kekerasan, diperdagangkan, dipaksa bekerja, situasi ini tidak bisa ditolerir,” tegas Hetifah.