Menhut Setujui Jalan Tol Kaltim (Tribunkaltim.com, 23/3)

Balikpapan,Tribun -- Kementrian Kehutanan (Kemenhut) akhirnya menyetujui kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) sisi timur untuk dilewati pembangunan jalan tol Samarinda - Balikpapan, Kalimantan Timur. "Tadi saya sudah menghubungi Dirjen Kementrian Kehutanan dan mendapat jawaban bahwa Menteri Kehutanan (Menhut) sudah memberikan persetujuan," kata Firman Soebagyo, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ketika menerima FPG DPRD Kaltim pada pertemuan koordinasi FPG DPR RI dan FPG DPRD Kaltim di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta (23/3). Anggota FPG DPRD Kaltim yang hadir adalah Muhammad Hatta Zainal, Sarkowy V Zahry, HM Arsyad Thalib, Encik Widiyani, Suwandi, Bahrid Buseng, Djalil Abdul Fattah, dan Abdurrahman Alhasani. Mereka diterima oleh Penasehat  Tim Koordinasi Kerja Fraksi Partai Golkar DPR RI dan FPG DPRD Mahyudin, Ketua Tim Firman Soebagyo, dan Sekretaris Tim Hetifah Sjaifudian. Firman Soebagyo menjelaskan, jawaban dari Dirjen Kementrian Kehutanan menyatakan bahwa Kemenhut telah memutuskan untuk menyetujui izin untuk jalan tol Samarinda-Balikpapan yang akan melintasi hutan lindung melalui sisi timur. "Penggunaan lahan untuk pembangunan jalan tol diizinkan tapi melintasi sisi timur hutan lindung, bukan memotong di tengah hutan lindung," katanya. Firman menambahkan, kalau sampai memotong hutan lindung dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan hutan lindung yang lebih luas. Pertimbangannya, setelah adanya jalan tol maka di sekitarnya akan muncul pembangunan-pembangunan lainnya yang akan menggerus keberadaan hutan lindung. Pada kesempatan itu, anggota FPG DPRD Kaltim mengeluhkan infrastruktur jalan raya di kaltim yang banyak mengalami kerusakan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Hatta Zainal yang menghubungi Tribun dari jakarta mengaku telah menerima informasi bahwa Menhut telah mengizinkan pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan melewati sisi timur Tahura. Dia menyambut baik langkah FPG DPR RI yang melakukan komunikasi dengan pemerintah. Menurutnya, informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang menggembirakan bagi rakyat Kaltim. "Jika ruas jalan tol yang menghubungkan antara Samarinda-Balikpapan sepanjang 90 KM bisa segera dibangun, maka akan mempermudah akses transportasi di antara kedua kota tersebut," katanya. Anggota FPG DPRD Kaltim Arsyad Thalib menambahka, banyak infrastruktur jalan terutama jalan nasional di kaltim yang kondisinya rusak tapi belum dilakukan perbaikan. Pada kesempatan tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah pusat dan DPR RI bisa memberikan perhatian untuk melakukan perawatan jalan nasional di kaltim. Sementara itu, Gobernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat dikonfirmasi Tribun Kamis (22/3) menyatakan, sejauh ini pembangunan jalan tol terkendala lahan hutan lindung masih menunggu keputusan Menhut dan DPR RI terkait RTRW-nya. (son/aid/ant).