KALTIM MASIH MEMBUTUHKAN INTERVENSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Sebanyak 12 mahasiswa Kaltim dari berbagai Kota/Kabupaten yang sedang mengikuti Kongres Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Lembang Bandung berkesempatan bertemu dengan anggota DPR RI dari Dapil Kaltim, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Dalam kesempatan tersebut para mahasiswa dengan antusias mengemukakan berbagai persoalan pendidikan dan kepemudaan di Kaltim, serta menanyakan kebijakan pemerintah pusat dan mengusulkan rekomendasi untuk memperbaiki situasi. Delegasi dari Berau Mappan Yompa menyampaikan keprihatinannya akan kondisi infrastruktur maupun mutu pendidikan di Kaltim bagian utara. Upah guru juga masih banyak yang tidak memenuhi standar dan jauh dari harapan. Jika para guru menerima gaji, sering prosesnya rapel atau sekaligus berapa bulan. Secara khusus dia memberikan ilustrasi situasi di Pulau Bunyu yang betul-betul membutuhkan perhatian khusus. Yompa pun mengundang anggota DPR khususnya Komisi X untuk mengunjungi Pulau Bunyu. Sementara, Andre perwakilan Bulungan memperkuat pandangan rekannya. Di wilayahnya bisa dikatakan bangunan sekolah yang layak sangat minim jumlahnya. Kondisi serupa juga terjadi di Kutai Barat yang memfokuskan pada aksessibilitas menuju pelayanan pendidikan. Insentif untuk guru-guru honorer perlu diperhatikan karena pendapatannya terhitung sangat kecil sedangkan biaya hidup di Kaltim relatif cukup tinggi. Dikemukakan adanya guru olahraga merangkap pegawai tata usaha serta kepala sekolah. Mahasiswa Kaltim ini juga mengangkat isu tata kelola Universitas Mulawarman Samarinda yang dianggap kurang terbuka dalam hal manajemen. Mereka berharap ke depan bisa lebih transparan khususnya dalam pengelolaan dana pengembangan mahasiswa. Selain itu mereka menginginkan Rektor Unmul lebih sering berdialog untuk berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan belajar mengajar di kampus. Atas berbagai masukan tersebut Hetifah berharap dapat direspon oleh pengambil kebijakan baik di tingkat lokal maupun pusat. “Komunikasi intensif antara mahasiswa dan anggota DPR perlu terus dikembangkan agar kebijakan yang salah bisa diubah dan ke depan dapat diantisipasi” ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini.