Anggota Komisi II DPR RI: Kepala Daerah Baru Harus Optimalkan Dana Daerah.

Swaraindo.com – Presiden telah melantik tujuh Gubernur di Istana Negara Jumat pekan lalu. Selanjutnya pada 17 Februari akan dilaksanakan pelantikan sebanyak 202 Bupati dan Walikota hasil Pemilu Kepada Daerah serentak Desember 2015 lalu.

Terkait hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi II, Hetifah, mengingatkan kepada Kepala Daerah yang baru dilantik untuk mengoptimalkan penggunaan dana daerah.

“Di APBN 2016 ini ada transfer dana ke daerah dan dana desa yang cukup besar yakni Rp770 triliun. Kepala Daerah yang baru dan akan dilantik harus mampu optimalkan dana tersebut. Ini untuk membangun kesejahteraan di daerah,” ujarnya di Kompleks DPR senin (15/2/2016).

Hetifah yang juga Anggota Badan Anggaran DPR menyarankan agar Kepala Daerah baru yang terpilih untuk pandai memanfaatkan dana daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pendampingan.

Diharapkan, dengan adanya pendampingan penggunaan dana daerah dan dana desa, Kepala Daerah dapat terhindar dari tindakan korupsi.

“Mungkin ada kebijakan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang sebetulnya untuk kepentingan rakyatnya. Tetapi karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan regulasi, Kepala Daerah dianggap melakukan penyelewengan dan bahkan korupsi. Untuk itu perlu pendampingan (kepada Kepala Daerah),” sambungnya.

Selain itu, menurutnya, untuk mengoptimalkan penggunaan dan memanfaatkan dana daerah juga dapat melalui partisipasi aktif dari masyarakat.

“Masyarakat juga harus berpartisipasi untuk kawal dana daerah dan desa,” tutupnya.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Pemerintah menyarankan adanya pendamping asisten nasional untuk mendukung Kepala Daerah dalam mengelolah dana daerah dan dana desa yang cukup besar. Beberapa pakar menilai bahwa keberadaan pandamping untuk dana daerah dan desa akan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya praktik korupsi.

Sumber : www.swaraindo.com