Kelangkaan BBM Kalimantan Perlu Solusi Konkret Segera

Jakarta (29/5) – Kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi di Kalimantan sudah berlangsung 1 bulan lebih. Antrian panjang hampir tiap hari terjadi di berbagai daerah. Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terganggu. Tuntutan pun mengemuka agar kondisi kelangkaan ini segera diatasi dengan menambah kuota BBM bagi masyarakat Kalimantan, termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Namun, hingga kini tuntutan tersebut belum terpenuhi. Pemerintah beralasan, persediaan BBM bersubsidi sudah dibagi secara proporsional kepada seluruh daerah. Menambah jumlah BBM bersubsidi pun dipandang pemerintah sebagai langkah yang akan menambah defisit APBN. Hingga saat ini, krisis BBM masih belum terselesaikan. Krisis lain sebagai ikutan dari kelangkaan BBM tersebut mulai merambat dan membesar mengancam stabilitas sosial di Kalimantan. Merespon situasi tersebut, Kami selaku Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur berpandangan bahwa masalah antrian BBM harus dipahami semua pihak dengan lebih bijak dan responsif. Menurut kami:

1. Pemerintah tidak boleh membiarkan keadaan ini terus berlarut. Kami mendesak agar pemerintah merealisasikan rencana penambahan kuota BBM bagi wilayah Kalimantan. Pemerintah pun perlu segera memikirkan solusi konkret untuk mengganti kebutuhan masyarakat akan BBM. Tidak hanya BBM, kebutuhan masyarakat Kaltim yang tinggi terhadap solar juga perlu diperhatikan secara khusus.
2. Komisi VII DPR RI yang mebidangi Migas selayaknya lebih sungguh-sungguh dan serius membahas tuntutan pemerintah daerah wilayah Kalimantan dengan Kementrian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina. Selanjutnya, pemerintah pusat (Menteri ESDM) dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan harus segera menyampaikan surat pemberitahuan tertulis pada masing-masing gubernur keputusan apa yang diambil dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga ada kejelasan. Pertamina dan BPH Migas juga perlu melakukan konsolidasi untuk memperjelas penyebab masalah kuota BBM di Kalimantan; apakah ada kekeliruan data, mis-kalkulasi (salah hitung), ada ‘illegal demand’ dari kegiatan tambang, atau perlunya tambahan SPBU non-subsidi.
3. Kewajiban Anggota DPR dan DPD adalah memperjuangkan kepentingan daerah di pusat. Meski tidak ada Anggota DPR dari Dapil Kaltim di Komisi Energi DPR RI, masing-masing dapat melobi melalui fraksinya. Kami bersama masyarakat akan mendesak pemerintah agara lebih peduli dan tegas bersikap dalam masalah ini.
4. Kami juga mengajak kepada semua pihak agar tidak menambah keruh situasi dengan membuat pernyataan yang menambah kegelisahan masyarakat di kalimantan.