Lagi-Lagi Masalah RSBI

Kesempatan mendapatkan pendidikan bermutu, seharusnya tidak dikaitkan dengan masalah pembiayaan. Sungguh menyedihkan ketika murid bersemangat menuntut ilmu, di lain pihak ia dibebani oleh biaya ini dan itu. Ini terjadi di sekolah yang berlebel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). “Seharusnya seluruh biaya ditanggung pemerintah pusat dan daerah,” ujar anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. “Sekolah tidak perlu lagi memunggut dana dari masyarakat, karena dana dari pemerintah pusat sudah cukup besar.” Selama ini, RSBI memang telah menjadi landasan pihak sekolah untuk memungut biaya dari orangtua. Padahal, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga diberikan pada sekolah-sekolah yang berlebel RSBI. “Punggutan biaya dari orangtua tersebut digunakan untuk biaya operasional pengembangan kapasitas menuju standar kualitas sekolah berstandar internasional,” ujar Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto (Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010). Jika biaya yang dipungut dari orangtua seperti yang dikatakan Suyanto, artinya biaya tersebut hanya digunakan untuk pengembangan sarana prasarana fisik semata, misalnya memasang alat pendingin di seluruh ruang kelas dan internet. Padahal yang dibutuhkan bukan sekadar prasarana fisik, tetapi kualitas pengajar. Ironisnya, kondisi dan kesiapan guru di RSBI masih buruk, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris (Kompas, Senin, 21 Juni 2010). Belum lama ini Koalisi Pendidikan dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, banyak RSBI tidak sesuai dengan namanya. Banyak guru yang tidak bisa berbahasa Inggris dan kesulitan dalam menjelaskan materi pelajaran dalam bahasa asing itu. “Peningkatan mutu pendidikan tak harus melalui RSBI, apalagi implementasinya kacau seperti ini,” ucap Lody Paat dari Koalisi Pendidikan. Boleh jadi apa yang dikatakan Lody benar. Bayangkan, meski diizinkan memungut dana dari para orangtua, RSBI tetap memberikan kuota 20 persen bagi siswa miskin. Kelihatannya memang baik, karena siswa miskin bisa bersekolah di RSBI. Namun, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia M. Dimyati, memberikan kuota 20 persen bagi siswa miskin bukan solusi. Harusnya pihak sekolah yang berlebel RSBI mempertimbangkan juga dampak psikologisnya. “Coba bayangkan bagaimana perasaan anak-anak 20 persen itu yang tidak punya laptop atau handphone canggih, sementara mayoritas anak membawa. Ini kan memunculkan kasta baru,” ujar Dimyati. Menurut Dimyati, sungguh sangat bijaksana apabila pemerintah membuat satu sekolah unggulan saja dengan biaya penuh dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga, di sekolah tersebut tidak terjadi diskriminasi antara siswa kaya dan siswa miskin. Hebatnya, apa yang diharapkan oleh Dimyati, sudah dilakukan di Papua. Di daerah Timur Indonesia ini, justru RSBI didukung penuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekolah tidak bolah lagi memungut dana dari masyarakat. “Seharusnya semua daerah juga melakukan hal yang sama,” komentar Hetifah yang juga mengurusi masalah pendidikan di Komisi X. “Saya kira perlu ada evaluasi terhadap program RSBI,” tandasnya. Apa yang dikatakan Hetifah sama sebagaimana yang diaspirasikan banyak masyarakat. Menurut Hetifah, banyak keluhan yang disuarakan oleh masyarakat yang diterima Komisi X terkait dengan kebedaraan RSBI ini. Baik disampaikan melalui surat maupun disampaikan secara langsung saat Komisi X melakukan kunjukan secara langsung ke daerah-daerah. Keluhan yang disampaikan antara lain soal penarikan biaya pendaftaran yang terlalu besar dan di atas kewajaran. Selain itu juga, disinyalir adanya indikasi adanya siswa titipan untuk bisa bersekolah di sekolah yang belebel RSBI. Keluhan lain, banyak siswa pintar namun kurang mampu, tidak bisa masuk ke RSBI, karena alasan biaya. Keluhan-keluhan tersebut menjadi dasar Hetifah dari Komisi X untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan RSBI yang kini jumlahnya di seluruh Indonesia sudah mencapai sekitar 1.000 sekolah ini.