Mengembangkan Kapasitas Politisi Perempuan Lewat Training

Sebuah artikel tentang peran komposisi dan struktur DPR RI dipublikasikan pada 2003. Artikel ini menilai tingkat efektifitas DPR sebagai sebuah institusi dalam konteks politik Indonesia yang sedang berubah dengan cepat, paska tumbangnya rezim Orde Baru yang dikomandoi oleh Soeharto. Menariknya, penulis artikel ini adalah seorang berkebangsaan Australia. Ia bernama Dr. Stephen Sherlock dari Center of Democratic Institution (CDI). Substansi artikel ini menyimpulkan tentang perubahan besar terjadi dalam peta politik Indonesia. DPR dianggap sebagai bagian dari perubahan tersebut, karena telah dipaksa untuk mengakomodasi perubahan yang terus menerus terjadi. Namun, lanjut Stephen dalam artikel itu, ada juga argumentasi yang mengatakan, bahwa DPR masih menjalankan prosedur yang tradisional. Lalu DPR masih menunjukan sikap kekuasaan atau melakukan otoritarianisme. Dengan kritis, artikel ini pun mengungkap dengan berani justifikasi yang sangat popular tentang gambaran seorang anggota DPR, yakni mereka korup, tidak efisien, dan hanya mementingkan diri sendiri. "Perkembangan politik di Indonesia lebih lumayan dibanding di Solomon Islands," ujar Dr. Stephen Sherlock dari CDI di depan anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Oktober 2004, DPR, Dr. Stephen kembali meneliti perubahan politik di Indonesia, dimana kali ini DPR dipilih secara demokratis. Namun tidak seperti Dewan yang dipilih periode berikutnya, menurut Stephen, DPR di tahun 2009 tidak menjadi MPR dan otomatis memilih Presiden. Perubahan perundangan terjadi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum (Pemilu). Perubahan ini secara fundamental menandai hubungan antara DPR dan Presden yang merubah Indonesia dari sistem presidensial parlemen menjadi gaya kepemerintahan yang lebih tegas, yakni dengan pemisahan kekeuasaan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif. Lewat CDI, Stephen mengeksplorasi penelitian tentang perubahan dalam struktur dan fungsi DPR. Lebih khusus lagi, ia pun melihat hubungan perundangan yang baru antara bagian-bagian pemerintahan di Indonesia yang secara langsung berpengaruh pada dinamika politik internal di DPR, sehingga merubah sifat peran DPR dalam hukum dan pembuatan kebijakan. Salah satu dinamika yang terjadi di parlemen adalah keterwakilan perempuan. Bahwa kita ketahui sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, baru pada Pemilu 2009 ini tingkat keterwakilan perempuan di DPR mencapai 18% dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. “Oleh karena ini kami dari CDI membuat training berjudul Woman in Politics Training,” ujar Dr. Stephen pada anggota DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan sore kemarin (2/9). “Namun Woman in Politics yang dimaksud di sini bukan hanya kaum perempuan yang berada di parlemen saja. Tetapi mereka di luar perleman pun bisa.” Training ini akan dihadiri oleh politisi-politisi dari Indonesia, Timor-Leste, Papua New Guiene, Solomon Islands, Vanuatu, dan Fuji sebagaimana fokus CDI. Namun biasanya, lanjut Stephen, dari 20 peserta training, separuh peserta berasal dari Indonesia. Menurut Hetifah, training ini cukup menarik dan komprehensif. Sebab, dalam training ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan pada politisi perempuan, mulai dari mengapa perempuan harus aktif berpolitik, developing elections program, teknik melobi. Yang tak kalah menarik, ada narasumber dari parlemen Australia yang akan memberikan pengalaman selama terlibat dalam aktivitas politik. “Seru,” komentar Hetifah. “Sebab, sebagian besar materi berisi practical exercise, termasuk presentasi, leadership skill improvement, maupun teknik melobi”. Lanjut Hetifah, training WiP juga membantu mengembangkan kapasitas perempuan dalam peran sosial dan politik di daerah. Tentu saja peran tersebut nantinya akan bertujuan mencapai level yang terhormat bagi seorang politisi perempuan. Meski begitu, Hetifah tidak menutup mata bahwa banyak politisi perempuan yang frustrasi dengan budaya patrialistik di Indonesia. Politisi perempuan masih sering dihambat. Faktanya, LSM maupun NGO di luar parlemen berharap perempuan-perempuan dalam parlemen bisa mengadvokasi isu tentang perempuan, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini sangat krusial, dengan menggelindingkan wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) TKI. Namun bagi anggota parlemen, RUU tentang TKI belum dianggap urgent. "Barangkali dengan training ini, kapasitas politisi perempuan bisa semakin kuat, sehingga bisa mendorong politisi perempuan lain untuk mengadvokasi isu-isu tentang perempuan ke dalam bentuk UU," tegas Hetifah. Woman in Politics (WiP) tahun 2010 ini sendiri merupakan yang kedua kali diselenggarakan. Pada WiP pertama dilakukan pada 7-11 Desember 2009 di Australian National University, Canberra, Australia. Tahun 2010 ini, rencananya training akan berlangsung pada 24 November- 2 Desember 2010 dengan materi yang diajarkan pun tidak jauh berbeda, yakni the context of women’s engagement in politics and its progress in the region, getting elected and re-elected, electoral systems and reforms affecting women, dan juga materi role of political parties and politicians. Sebagai lembaga, CDI memang sudah lama fokus pada perkembangan politik di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. CDI sendiri didirikan oleh pemerintah Australia bertujuan untuk membantu demokrasi yang baru tumbuh di daerah Asia Pasifik. Bentuk bantuan CDI selain memberikan training itu tadi –WiP misalnya-, juga memberikan technical assistance di parlemen dan pemimpin di Asia Tenggara dan Asia Pasific, dalam hal ini negara-negara di Indonesia, Timor-Leste, Papua New Guiene, Solomon Islands, Vanuatu, dan Fuji. Saat ini CDI dipimpin oleh Dr. Stephen Sherlock yang baru tiga bulan ini menjabat sebagai Director. Ia seorang analisis politik dan konsultan pembagunan. Pria ini telah bekerja selama 11 tahun sebagai seorang analis dan konsultan kebijakan untuk Indonesia dan Timor Timur di parlemen Australia. Selama ini, ia membagi waktunya antara Indonesia dan Australia sebagai konsultan pemerintahan dan perubahan politik. "Training ini menarik, karena bisa menaikkan kapasitas politisi perempuan di Indonesia," puji Hetifah pada training Woman in Politics yang akan berlangsung di Canberra, Australia. “Saya sering bolak balik Jakarta-Australia untuk menjalankan proyek ini,” ujar pria berkacama yang mengaku Starbucks sebagai kantor keduanya selama berada di Indonesia dan negara-negara lain. Beberapa tulisan Stephen mengenai politik di Indonesia sudah diterbitkan melalui media cetak, antara lain Indonesia’religion Representative Assembly: Democracy, Representational and the Regions. A report on Dewan Perwakilan Daerah (Juni 2006), The Indonesian Parliement after Two Elections: What has Really Changed? (Agustus 2007), maupun Indonesian’s 2009 Elections: The New Electoral System & the Competing Parties (Maret 2009). "Perkembangan politik di Indonesia termasuk bagus dibanding di negara-negara di Asia Pasifik," ujar pria yang sangat fasih berbahasa Indonesia ini. "Keterwakilan perempuan di Indonesia mengalami kemajuan. Saya baru saja dari Solomon Islands. Negara tersebut baru saja mengadakan Pemilu. Namun tidak satu pun perempuan yang dipilih. Barangkali budaya politik di sana berbeda dengan di Indonesia."