Pendidikan di Balikpapan Berbasis Tenaga Kerja

DISKUSI Tribun Kaltim kembali digelar. Kali ini menghadirkan anggota DPR RI Komisi X DR Hetifah MPP. Diskusi rutin yang berlangsung di ruang rapat redaksi, Jumat (26/3) dihadiri perwakilan pemerintah, aktivis LSM, ormas kepemudaan, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Sardjono pun hadir. Berikut rangkuman hasil diskusi: KEBIJAKAN sektor pendidikan di setiap daerah disesuaikan dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah. Kota Balikpapan misalnya, sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan, maka sistem pendidikan, khususnya sekolah kejuruan berbasis tenaga kerja. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Sardjono, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Balikpapan ditunjuk sebagai model sekolah industri. Setelah dicanangkan sebagai kota vokasi, Pemkot Balikpapan telah menetapkan 70 persen lulusan harus siap kerja. "Kebijakan pendidikan di Balikpapan tentu berbeda dengan Kabupaten/Kota lain yang memiliki keunggulan lain," ujar mantan Kepala Bappeda Kota Balikpapan dalam diskusi bersama anggota Komisi X DPR RI, DR Hetifah, kemarin. Dikemukakan, sekolah di Balikpapan diharapkan bukan untuk menghasilkan pemikir atau calon pemimpin. "Sasaran kita adalah lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Balikpapan menghasilan tenaga kerja yang siap pakai," tuturnya. Untuk menjembatani antara sekolah dan kalangan industri sebagai pemakai tenaga kerja, Pemkot telah membentuk Dewan Industri Kota. Tidak hanya itu saja, di beberapa SMK, khususnya di SMKN 1 Balikpapan telah diberlakukan on the job training. "Dalam mata pelajaran yang terkait teknologi industri tertentu, siswa diajar langsung dari kalangan industri juga. Sehingga siswa langsung mengenal dan memahami perkembangan teknologi sesuai keinginan pemakai," kata Sardjono. Hendra Prasetya, Direktur Taksi Kalung Mas mengatakan, pendidikan berbasis tenaga kerja yang diberlakukan di Balikpapan tentu disambut baik kalangan pengusaha. "Kami selaku pelaku usaha menyambut baik kebijakan ini. Antara kebutuhan tenaga kerja dengan lulusan sekolah sudah sejalan," kata Ketua Litbang PIPESDAM ini. Hetifah, anggota DPR RI mendukung program pendidikan yang dicanangkan Pemkot Balikpapan, yakni pendidikan berbasis tenaga kerja. "Setiap daerah punya keunggulan, saya kira sudah tepat jika sistem pendidikan di Balikpapan berbasis kejuruan," ujar wakil rakyat dari Partai Golkar Dapil Kaltim ini. Dia menuturkan, masa reses yang sedang dijalani sekarang ini akan dimanfaatkan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari masyarakat Kaltim. Khususnya, terkait bidang Komisi X, yakni Pendidikan, Pariwisata, Budaya, Perpustakaan, Pemuda, dan Olahraga. "Basis pendidikan di Balikpapan tentu berbeda dengan daerah lain. Tidak menutup sistem pendidikan berbasis tenaga kerja ini bisa menjadi model nasional," kata Hetifah. Hetifah pun berjanji akan membawa aspirasi dan masukan hasil diskusi Tribun Kaltim dalam rapat DPR yang membahas berbagai kebijakan pendidikan nasional.