Sembilan Masalah Krusial dalam RUU Kepramukaan

Tantangan pemuda saat ini adalah menjaga persatuan di kalangan mereka sendiri. Oleh kerena itu organisasi kepemudaan (OKP) perlu terus dipertahankan. Namun tentu saja dibuat sekreatif mungkin agar mereka yang anti-organisasi bisa masuk dan berperan serta. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, selama ini OKP masih mementingkan ego masing-masing. Atas dasar itu, ia tidak sepakat apabila ada anggota DPR yang mengusulkan dalam RUU Kepramukaan, dimana akan mengembalikan gerakan pramuka seperti era sebelum 1961. Pramuka adalah salah satu organisasi kepemudaan yang sudah lama berdiri. Sebelum dibentuk pramuka, gerakan kepanduan banyak jumlahnya. Satu sama lain rentan terjadi konflik. Pada tahun 1961, muncul gagasan untuk menyatukan kepanduan tersebut menjadi satu organisasi, yakni pramuka yang kepanjangannya praja muda karana itu. “Jika harus kembali seperti sebelum 1961, artinya terjadi kemunduran terhadap gerakan kepanduan di Indonesia,” ujar Menpora. Mengenai kepramukaan ini, Kamis (29/07) lalu Komisi X DPR RI mengadakan rapat Panja RUU Pramuka di Hotel Century, Senayan, Jakarta. Dari hasil brainstorming beberapa anggota, rapat tersebut berhasil menyimpulkan sembilan masalah krusial dalam pramuka yang dimasukkan di RUU Kepramukaan itu. Kesembilan masalah itu adalah kepramukaan dan kepanduan; pendidikan kepramukaan; penyelenggaraan kepramukaan; musyawarah organisasi; atribut; asosiasi; keuangan; pembinaan; serta pembekuan dan pembubaran. Menurut Hetifah, tidak ada yang salah dengan organisasi pramuka. Ia setuju dengan pendapat Menpora, bahwa akan terjadi kemunduran apabila pramuka “dibubarkan”. “Jadi kalau memang RUU tidak bermanfaat bagi pramuka, saya pikir RUU harus direvisi kembali,” komentar Hetifah dari Fraksi Partai Golkar ini. Pada Januari 2010, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar sempat mempresentasikan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di hadapan Komisi X mengenai kepramuka. Bahwa pramuka sangat penting bagi generasi muda, karena sebagai gerakan pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk kaum muda Indonesia menjadi kader bangsa yang tangguh di masa depan. Mengenai pembentukan kader yang tangguh di masa depan, Hetifah bekomentar, bahwa itu sangat sesuai dengan gerakan mengembalikan jati diri bangsa yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Apalagi dalam materi pendidikan dalam gerakan kepramukaan ada hal-hal pokok yang luar biasa, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Trisatya dan Dasa Darma, serta kecakapan hidup (life skills) dan kecakapan strategis (soft skills) yang diarahkan pada peluang kerja (jobs creation). Namun fakta di lapangan, gerakan pramuka belakangan menurun intensitasnya sampai sekarang. Padahal pada tanggal 14 Agustus 2006, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono sempat merencanakan revitalisasi gerakan pramuka untuk mengatasi kelesuan pramuka, dimana eksesnya akan berpengaruh pada pembinaan generasi muda. Revitalisasi gerakan pramuka adalah upaya pemberdayaan gerakan pramuka yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan dan terencana untuk memperkokoh eksistensi organisasi serta meningkatkan peran, fungsi, dan tugas pokok gerakan pramuka. “Dalam rapat Panja mendatang, Komisi X akan membahas secara intensif RUU Kepramukaan ini. Semoga tidak akan merugikan organisasi kepramukaan yang sudah ada,” tambah Hetifah.