“Sepulang dari reses ini, DPR harus segera mendesak Kemendiknas agar mensosialisasikan keputusan tentang anggaran BOS yang ditransfer ke APBD Kabupaten Kota itu,” ujar Hetifah. “Yang terpenting pula, Kemendiknas harus menyiapkan sistem monitoring dalam penyaluran dan pengelolaan dana bos ini.”
Setelah ke Maluku Utara, menurut rencana anggota Komisi X akan terbang lagi ke NTT. Di Kabupaten Ende itu, para anggota juga akan meninjau beberapa sekolah dan menanyakan masalah-masalah yang terkait dalam bidang pendidikan.
Berita
Daerah Tingkat 2 di Maluku Utara Belum Siap Terima Dana BOS
Mulai hari ini sejumlah anggota DPR mulai melakukan kunjungan kerja Komisi X ke Maluku Utara. Dalam Kunker ini, mereka meninjau sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, maupun SMA. Ada beberapa masalah, salah satunya soal penyaluran dana BOS.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP terkejut begitu mengetahui bahwa daerah tingkat 2 belum siap untuk menerima dana BOS. Sekadar info, tahun 2010-2011 ini dana BOS sebesar 16 triliun ini akan ditransfer via APBD Kabupaten Kota. Anehnya, untuk BOS tahun depan belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pusat ke Kabupaten Kota, padahal tinggal 10 hari tahun 2011.
“Sepulang dari reses ini, DPR harus segera mendesak Kemendiknas agar mensosialisasikan keputusan tentang anggaran BOS yang ditransfer ke APBD Kabupaten Kota itu,” ujar Hetifah. “Yang terpenting pula, Kemendiknas harus menyiapkan sistem monitoring dalam penyaluran dan pengelolaan dana bos ini.”
Setelah ke Maluku Utara, menurut rencana anggota Komisi X akan terbang lagi ke NTT. Di Kabupaten Ende itu, para anggota juga akan meninjau beberapa sekolah dan menanyakan masalah-masalah yang terkait dalam bidang pendidikan.
“Sepulang dari reses ini, DPR harus segera mendesak Kemendiknas agar mensosialisasikan keputusan tentang anggaran BOS yang ditransfer ke APBD Kabupaten Kota itu,” ujar Hetifah. “Yang terpenting pula, Kemendiknas harus menyiapkan sistem monitoring dalam penyaluran dan pengelolaan dana bos ini.”
Setelah ke Maluku Utara, menurut rencana anggota Komisi X akan terbang lagi ke NTT. Di Kabupaten Ende itu, para anggota juga akan meninjau beberapa sekolah dan menanyakan masalah-masalah yang terkait dalam bidang pendidikan.
Mohon ijin bertanya ibu.. Utk pip ank sekolah sd itu wajib kk sinikah ortunya.... Kalau anaknya sdh masuk kk keluarga sini.. tp orang tuanya msh kk luar pulau apakah bs dftr pip...
Assalamu'alaikum ibu ifa...saya minta tlong bantuan modalnya Bu ..buat jualan seikhlasnya bu
ingin membantu mengurangi pengeluaran orang tua untuk membeli peralatan sekolah karna selama ini saya selalu beli apa apa dengan uang saya bekerja sambil sekolah