Berjuang Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sejatinya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ditujukan untuk seluruh warga. Memang, tidak semua warga akan merasakan manfaat atas kebijakan tersebut. Sebab, ibarat pepatah, sulit sekali untuk menyenangkan semua orang. Melalui kebijakan yang sudah digulirkan tersebut, tentu butuh pengawasan. Bukan cuma pengawasan dari para pengamat politik atau anggota DPR, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Salah satu hasil dari partisipasi masyarakat adalah, dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan. “Partisipasi masyarakat yang efektif dipercaya akan memberikan efek positif terhadap individu warga seperti diperolehnya pengetahuan baru, terjadinya perubahan sikap dan kesepahaman, terbangunnya kepemimpinan dan rasa percaya diri,” ujar Direktur B-Trust Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Tambah Hetifah, selain efek individual tersebut, partisipasi juga dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang dihasilkan, yaitu menjadi lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat, lebih diterima dan dengan demikian lebih mudah diterapkan. B-Trust atau Bandung Trust Advisory Group adalah sebuah lembaga independen yang bekerja memperkuat inovasi dalam tata kepemerintah daerah. Selama ini, Hetifah melalui B-Trust berupaya bekerjasama dengan beberapa pemerintah kota/kabupaten, terutama dengan propinsi Jawa Barat. Target utama dari advocacy group ini adalah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Aktivitas konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah pembenahan birokrasi, perencanaan dan penganggaran partisipatif, peningkatan iklim usaha, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan berbagai inovasi pembaruan lainnya. Kegiatan ini terwujud antara lain melalui program dan advokasi kebijakan pembentukan One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan pelaksanaan Regulatory Impact Assessment (RIA). “Partisipasi masyarakat yang aktif akan semakin mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Hetifah yang juga tercatat sebagai anggota DPR RI Komisi X ini. Menurut Hetifah, hasil dari partisipasi masyarakat yang aktif, dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti perencanaan dan alokasi anggaran. Efek dari tindakan koreksi ini semakin tinggi di daerah-daerah dimana masyarakatnya aktif dan dimana aturan daerahnya mendukung. Contoh konkret pertisipasi masyarakat yang belum lama ini dilakukan adalah melaporkan ke dinas pendidikan setempat ketika terjadi praktik diskriminasi oleh penyelenggara pendidikan dasar dalam penerimaan murid baru. Seperti kita ketahui, terdapat indikasi diskriminasi dalam penerimaan murid baru. Ada sekolah yang mengadakan tes masuk pada calon murid. Padahal, dalam proses penerimaan calon peserta didik di sekolah negeri maupun swasta tidak perlu mengadakan tes masuk, kecuali persyaratan usia. Jika ada penyelenggara pendidikan melakukan itu, berarti tidak mendukung program wajib belajar yang diamanatkan pemerintah. “Itulah sebabnya kita semua harus sama-sama berjuang secara aktif agar pelayanan publik bisa sesuai dengan harapan,” ajak Hetifah. Lebih jauh Hetifah mengungkapkan, dengan keterlibatan aktif kelompok marjinal akan berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif. Semakin terorganisir kelompok marjinal, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk memiliki kemampuan mempengaruhi.