Jakarta,- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menegaskan Partai Golkar mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurutnya rencana tersebut patut dibahas kembali secara serius.
"Saya juga tentu saja dari Golkar mendukung pemindahan ibu kota," kata Hetifah dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis RUU Ibu Kota Negara' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10).
Dirinya mengeklaim saat gagasan pemindahan ibu kota negara disampaikan Presiden Jokowi pada pertengahan 2019 lalu, sebagian besar fraksi mendukung rencana tersebut. Bahkan saat itu DPR juga telah membentuk pansus pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang diketuai Zainudin Amali.
"Jadi sebetulnya sudah ada pemanasan di DPR pada saat itu, tetapi karena sekarang kita memasuki babak baru, setelah hampir dua tahun ini didera pandemi, sebaiknya tentu saja kita akan membahas dari awal kembali," ujarnya.
Namun demikian, ia berharap pemindahan ibu kota tidak hanya sekadar memindahkan masalah yang ada di Jakarta ke tempat baru. "Lebih bagus enggak usah pindah kalau kayak gitu," ungkapnya.
Ia berharap pemindahan ibu kota menjadi kesempatan besar untuk melakukan suatu terobosan dan inovasi. Baik di dalam pengetahuan maupun pembangunan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu berharap adanya ibu kota negara yang baru ini terjadi proses pemerataan di dalam pembangunan.
"Tentu saja mindset Jawasentris nanti akan berubah menjadi Indonesiasentris, kebetulan saja memang Kaltim berada di tengah-tengah lokasi, secara simbolik juga menunjukkan, bahwa ini bukan Jakartasentris, mungkin Jakarta Indonesia masa kini, tetapi Indonesia masa depan kita akan bangun bersama gitu, kebetulan saja tempatnya nanti di Kalimantan Timur," tutur anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.
*) sumber : Republika
Selamat siang Bu kami dari guru SMA SMK Krayan kabupaten Nunukan kaltara daerah kami masuk daerah perbatasan akan tetapi kami tidak menerima tunjangan khusus utk daerah 3T, dan daerah kami jg masuk daerah 3T akan tetapi di dapodik bukan daerah 3T sedangkan anggota polri dan TNI yg bertugas di daerah Krayan tetap menerima tunjangan khusus mengapa kami guru2 tidak menerima krna satu2x akses masuk ke daerah kami hnya pesawat terbang,darat dan sungai tidak ada akses.tlg di perjuangkan kami sdh kirim surat permohonan ke komisi X DPR RI semoga surat itu sdh sampai di tangani ibu ketua.terima kasih????????
cara dapatkan pip
Admin PIP di balikpapan kok susah betul di hubungi ya. Atas nama SRI .