Hetifah: Mandatory Spending untuk Capai Target Pembangunan

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar ekonomi membahas tantangan APBN 2016 dan pengelolaan Mandatory Spending yang semakin membengkak Rabu (10/2). Hadir dalam kesempatan tersebut  Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina dan Enny Sri Hartati, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF).

 

Dalam acara tersebut, kedua narasumber mamaparkan bahwa di tahun 2016 Indonesia masih banyak menghadapi tantangan ekonomi. “Tantangan ekonomi Indonesia tahun 2016, antara lain disebabkan karena perlambatan ekonomi global, Pertumbuhan ekonomi masih melambat, kualitas pertumbuhan ekonomi menurun, daya beli masyarakat menurun” ujar Enny. Ia menambahkan bahwa perlambatan ekonomi Tiongkok sangat berpengaruh pula pada perkembangan ekonomi Indonesia.

 

Terkait mandatory spending dalam APBN 2016, kata anggota Banggar Hetifah hal itu adalah merupakan instrumen untuk mencapai target pembangunan yang lebih spesifik. “Dalam APBN 2016 telah ditetapkan target pembangunan yang sangat spesifik, seperti pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan” ujar politisi Fraksi Golkar tersebut.

 

Lebih lanjut menurut Anggota Dewan dari dapil Kaltim-Kaltara ini, DPR membuat UU dan menetapkan mandatory spending adalah demi tercapainya target pembangunan.

 

“Ketika kita (DPR) membuat UU yang menetapkan mandatory spending tentang Pendidikan dan juga Kesehatan, tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai target pembangunan,” tandas Hetifah. 

 

Diketahui, bahwa porsi mandatory spending pada APBN 2016 adalah sebagai berikut: Anggaran pendidikan Rp. 419,17 triliun (20% dari belanja negara), Anggaran kesehatan Rp. 104,78 triliun (5% dari belanja negara), Anggaran DAU Rp. 385,36 triliun (27,7% dari PDN neto), Anggaran Otsus Papua dan Otsus Aceh masing-masing sebesar Rp. 7,07 triliun (2% dari DAU nasional), Anggaran dana desa sebesar Rp. 46,92 triliun (6,48% dari transfer ke Daerah). (eko,mp)/foto:andri/parle/iw.

Sumber : www.dpr.go.id