Hetifah Minta Maksimalkan Situation Room Presiden

  Hari ini (18/10), Komisi II DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Lapangan ke Situation Room Kantor Staf Presiden (KSP), di Gedung Bina Graha Istana Negara. Kunjungan kali ini diikuti oleh 13 Anggota, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy. Rombongan Komisi II tersebut ditemui oleh Staf Khusus Kepala Kepresidenan Noer Fauzi, Deputi 4 bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo, Deputi 2 bidang Kajian dan Pengelolaan Isi-isu Sosial, Ekonomi, Budaya Strategis Yanuar Nugroho. Dikutip dari laman situs KSP, Situation Room digambarkan Ruang Kendali Operasi yang dikhususkan bagi Presiden dan Wakil Presiden RI serta pihak-pihak tertentu yang diizinkan. Ruang dengan teknologi canggih ini memiliki tiga fungsi utama yaitu, pertama, sebagai pusat kolaborasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan dalam situasi krisis/khusus/mendesak, dimana Presiden dan Wakil Presiden dapat berkomunikasi baik secara langsung, audio mapun video conference dengan para pihak terkait secara aman dan nyaman. Kedua, sebagai salah satu fasilitas Presiden melakukan pengambilan keputusan yang efektif berdasarkan data/informasi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal yang sudah tervalidasi dan terpercaya. Ketiga, sebagai fasilitas pusat data, informasi dan knowledge Presiden dan Wakil Presiden untuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Kunjungan Komisi II ini bertujuan untuk mengetahui manfaat situation room bagi pengambilan keputusan presiden; untuk mengetahui apakah situs-situs penebar kebencian itu bisa terdeteksi; apakah sistem kerjanya KSP itu benar atau tidak; dan sudah sejauh mana sosialisasi/promosi dari KSP kepada masyarakat. Menanggapi hal tersebut, KSP menyadari bahwa kecanggihan teknologi ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Laporan yang mereka adukan biasanya hanya di kementerian, dan tidak ditindaklanjuti. Hetifah Sjaifuidan, Anggota Komisi II, menyampaikan apresiasinya karena KSP menjadi mitra Komisi II, dan sudah menginisiasi situation room ini, sehingga ke depan keputusan-keputusan Presiden mendapatkan input dan output yang tepat. Hetifah juga memberikan catatan terhadap kinerja KSP dan pemanfaatan secara optimal Situation Room. Menurutnya, Situation Room ini hanya dapat diakses kalangan tertentu dan tidak bisa dimanfaatkan bagi masyarakat pinggiran yang jauh dari teknologi. “Saya ingin memberi catatan, pertama sesuai janji Presiden yang dituangkan dalam Nawacita butir ketiga, bahwa akan membangun dari pinggiran, maka penggunaan Situation Room melalui aplikasi lapor tentunya tidak maksimal untuk kondisi daerah yang akses terhadap teknologinya sulit seperti di kawasan perbatasan. Untuk itu perlu cara lain agar kondisi riil suatu daerah bisa tergambar secara jelas dan merata”, kata Hetifah. Hetifah juga meminta agar Situation Room ini dapat berguna untuk membantu mengatasi konflik pertanahan. “Perlu dipetakan juga terkait konflik lahan di daerah dan solusinya. Berdasarkan pengaduan yang masuk ke Komisi II, konflik lahan sangat membahayakan dan bisa menyebabkan konflik horizontal di masa yang akan datang. Situation Room harus bisa memetakan”, lanjut Hetifah. Terkait dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 mendatang, Hetifah juga meminta agar Situation Room bisa memetakan potensi konflik di daerah yang menggelar Pilkada. “Berdasarkan pengalaman Pilkada lalu, pencegahan konflik ini sangat penting”, kata Politisi Partai Golkar ini. (admin)