Hetifah Soroti Tumpang Tindih Hukum untuk Revisi UU Sistem Keolahragaan Nasional

Jakarta,- UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dinilai perlu untuk direvisi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Panja revisi UU SKN mengadakan rapat dengan pakar bidang keolahragaan (8/7). Eko Kristiyanto, sebagai pakar keolahragaan, hadir dalam rapat tersebut guna menjelaskan urgensi perubahan UU SKN terkait tumpang tindihnya hukum olahraga atau Lex Sportiva.

Eko Kristiyanto yang kini bekerja di Puslitbangsiskumnas Kemenkumham ini berpendapat bahwa UU No 3 tahun 2005 terkait SKN sudah tidak relevan karena terdapat dua mahzab hukum yang saling bersinggungan.

“Lex sportiva berfokus pada lembaga olahraga, misal FIFA dan PSSI. Di lain sisi, hukum nasional yaitu UU dan hukum internasional adalah perjanjian internasional yang Indonesia ratifikasi. Disini, satu hukum dengan hukum yang lain bisa tidak sejalan,” ujar Eko yang juga seorang Bobotoh Persib.

Sebagai pengamat persepakbolaan Indonesia, ia memberikan contoh kasus pembekuan PSSI yang pernah terjadi.

“Dulu PSSI pernah dibekukan oleh FIFA. Kemenpora, sebagai pemerintah di Indonesia walau sudah beritikad baik, tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi terdapat kebingungan apakah seharusnya PSSI mengikuti aturan FIFA atau UU Indonesia? Oleh karena itu, sebaiknya sistem hukum olahraga di negara kita mulai memberikan kewenangan yang lebih kepada organisasi olahraga nasional untuk membuat aturan sendiri,” paparnya.

Eko menambahkan “Saya berterima kasih kepada Bu Hetifah yang meminta masukan terkait pasal pidana. Ternyata kita punya UU yang masih aktif terkait pidana yaitu UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. UU ini masih relevan digunakan untuk menindak pelaku suap di ranah olahraga,”

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti porsi wewenang federasi dan potensi yang akan ditimbulkan.

“Desentralisasi wewenang terhadap komunitas berpotensi membuat satu komunitas merasa lebih benar dari komunitas lain. Karena itu, jika memang porsi wewenang federasi olahraga di Indonesia ingin ditingkatkan, kita harus membahas secara detail terkait hal tersebut,” jawabnya.

“Masukan dari Kang Eko terkait definisi dalam UU SKN yang belum jelas pun perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Pada RUU SKN, kita perlu memperjelas definisi olahraga amatir, olahraga professional, olahraga prestasi, serta olahraga pendidikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman hukum ke depannya.” pungkas Legislator Kaltim ini. (RH)

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN-BH perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  2. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  3. assallamualikum ibu hetifah, selamat pagi, semoga sehat selalu . perkenalkan bu saya Rezkita Bagas Prakasih, anak muda yang berasal dari Balikpapan yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang, bulan maret kemarin dengan waktu tempuh 3,5 tahun. Saya juga pernah melakukan kunjungan kerja di DPR RI pada tahun 2019 lalu. Saya juga memiliki pengalaman magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selama 2 bulan lamanya. Saya memiliki keinginan untuk bekerja di bidang pemerintahan. Sebelumnya, saya mohon izin ingin bertanya sedikit cara dan tips untuk mendaftar menjadi tenaga ahli di DPR RI bagaimana ya bu? apakah ada persyaratan awal yg harus di lengkapi atau ada kualifikasi tersendiri mas? 🙏 mohon pencerahannya, terimakasih ☺️ Wassallamualaikum warahmatullohi wabarakatuh

Lihat semua aspirasi