Kaltim Masih Membutuhkan Bidan-Bidan Berkualitas

Jakarta-Tunis - Dalam kesempatan wisuda 99 bidan asal Kalimantan Timur yang baru saja menyelesaikan studi mereka di  Poltekes Kemkes Jakarta III Prodi Kebidanan Harapan Kita,  Hetifah, anggota DPR RI Dapil Kaltim berpesan agar para bidan harus bekerja keras karena angka kematian ibu (AKI) di Indonesia saat ini masih tinggi, yaitu mencapai 229 kematian dari 100.000 kelahiran hidup. Padahal, sesuai dengan amanat Millenium Development Goals (MDGs) angka ini harus diturunkan menjadi 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Adanya bidan-bidan bermutu yang terampil pasti akan sangat membantu meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan menurunkan AKI maupun bayi khususnya di  daerah Kalimantan Timur. Saat ini masih ada 20 persen kelahiran bayi di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak didampingi oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter. Padahal resiko kematian menjadi lebih tinggi akibat melahirkan tanpa bantuan tenaga terampil, dan ini  utamanya terjadi di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau termasuk di daerah perbatasan. Hetifah juga mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk mempromosikan penggunaan tenaga bidan dan dokter ketika melahirkan.  Selain mengadakan kelas  ibu Hamil dengan menyertakan suami (Suami Siaga), menjalankan berbagai program KIBBLA (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir), memberikan Informasi reproduksi sehat untuk remaja laki-laki di sekolah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong  on the job training di rumah sakit bagi bidan dan dokter yang akan bertugas maupun bagi dokter kandungan dalam penanganan kasus risiko tinggi.  Inovasi lain yang perlu ditiru daerah lainnya adalah adanya audit  setiap adanya kasus kematian ibu dan bayi dan hasilnya disampaikan kepada stake holder terkait. Pemerintah juga membentuk kelompok bidan di setiap RS yang akan bertugas untuk membantu memfasilitasi bidan yunior. Pada tanggal 8 - 11 Maret  2012 Hetifah sedang memperingati hari Perempuan International dengan mengikuti kegiatan Parliamentary Workshop tentang Kesehatan Reproduksi  dan Kesetaraan Gender yang diorganisir oleh Parliamentarians Global Action di Tunisia yang diikuti oleh 22 negara-negara Islam.  Hetifah mengatakan peran anggota DPR untuk menghasilkan peraturan perundangan yang sensitif gender dan melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan target pembangunan kesehatan reproduksi sangatlah strategis. Saat ini  Hetifah memang aktif dalam kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia untuk mendorong adanya UU Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Prolegnas 2012, Selain itu Hetifah juga aktif dalam organisasi IFPPD, Infonesian Forum of Parliamentarians for Population and Development, yang saat ini mendorong keterlibatan  anggota parlemen laki-laki dalam mendorong kesetaraan gender dan memecahkan masalah terkait hak reproduksi.