KPPG Wacanakan Peningkatan Representasi Perempuan dalam Politik

  Pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) periode 2016-2019 resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, Senin (5/9/2016). Pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula DPP Partai Golkar itu juga dihadiri Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, dan jajaran pengurus harian partai. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan salah satu bentuk nyata dari perwujudan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterwakilan perempuan dalam politik sudah menjadi komitmen Partai Golkar. Oleh karena itu Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mendorong agar KPPG membuat sekolah politik perempuan. Langkah tersebut dinilainya dapat meningkatkan kapasitas kader perempuan. “Semakin terbukanya peluang kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik, menuntut perempuan untuk mampu membekali diri dengan wawasan, kepemimpinan dan keterampilan politik. Bagaimana membangun kualitas politikus perempuan, sehingga, keterlibatan dan peran perempuan dalam politik benar-benar dirasakan dan menentukan,” tegas Setya Novanto. Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian sebagai ketua penyelenggara menyatakan bahwa gerakan politik perempuan Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan penting seperti makin banyaknya perempuan yang terpilih menduduki kursi di parlemen maupun jabatan publik lainnya. Menurutnya peningkatan kuantitas ini harus dibarengi kualitas yang bisa membuahkan transformasi politik. Ulla Nuchrawaty Ketua Umum KPPG menegaskan KPPG diharapkan mampu melaksanakan agenda-agenda Partai Golkar dalam perberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas perempuan untuk menjadi kader yang mumpuni dan cakap dalam kancah perpolitikan, serta nantinya mampu untuk mengemban tugas yang dibebankannya. Pelantikan pengurus KPPG dilanjutkan dengan Semiloka yang berjudul Sistem Pemilu dan Representasi Perempuan menghadirkan 4 pembicara yang kompeten di bidang kepemiluan, yaitu Chusnul Mariyah (CEPP) , Titi Anggraini (Perludem), Darsono dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), serta Hasyim Asy’ari (KPU). Chusnul Mariyah menjelaskan bahwa partai politik harus lebih banyak berperan dalam komunikasi politik, rekrutmen politik, pendidikan politik, formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. “30% dana bantuan partai politik harus diberikan kepada organisasi sayap perempuan,” tegasnya. KPPG sebagai organisasi sayap partai harus mempersiapkan langkah strategis untuk mendorong kesetaraan dan membuka kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau kelompok minoritas lain yang kurang terwakili dalam posisi-posisi strategis di masyarakat. Selain itu,  dalam rangka pembahasan RUU Pemilu, Hetifah sebagai anggota Komisi II DPR RI menjelaskan bahwa Partai Golkar akan terus memperjuangkan hak-hak politik perempuan mulai dari rekrutmen, pendidikan kader, dan pencalonan.