PGRI Desak Evaluasi Pendidikan Daerah

Jakarta, Kompas - Evaluasi pendidikan, terutama kondisi guru yang disentralisasi, mendesak dilakukan. Ini sejalan rencana perbaikan payung hukum soal pemerintahan daerah. Jika kondisi pendidikan dan guru pascaotonomi daerah tak diperhatikan secara serius, persoalan kronis guru tak kunjung selesai. ”Persoalan guru, seperti kesejahteraan, distribusi tak merata, profesionalisme, hingga perlindungan, tak juga membaik. Sebab, tak semua daerah siap menjalankan pendidikan dan perhatian pada guru dengan baik,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Sulistiyo, menyambut Hari Guru dan HUT PGRI ke-66 di Jakarta, Kamis (24/11). Menurut dia, pemerintah hingga kini tak punya kajian dan data yang baik soal pendidikan, termasuk kondisi pendidikan yang didesentralisasi. PGRI berencana mengadakan kajian yang fokus pada kondisi guru. ”Dalam kebijakan soal guru, pemerintah tidak berangkat dari kondisi riil guru-guru saat ini. Tak heran jika banyak guru yang tak siap dengan perubahan dan target pemerintah terhadap mereka. Apalagi guru-guru milik daerah ternyata justru tak banyak mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” kata Sulistiyo. Secara terpisah, anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mendesak pemerintah agar memperhatikan persoalan guru di perbatasan. Itu ditemuinya pada kunjungan kerja di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. ”Soal tunjangan guru di daerah khusus serta masalah kualitas guru di perbatasan sering dikeluhkan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena ada guru yang dapat dan tidak,” kata Hetifah. (ELN)