Rapat Kerja Komisi V Evaluasi Layanan Mudik Lebaran

Senayan (4/9) -- Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan data kecelakaan yang terjadi selama periode mudik lebaran tahun 2012 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, kemarin (3/9) mulai pukul 10.00 WIB. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat ini juga dihadiri oleh banyak unsur terkait pelaksanaan dan angkutan mudik lebaran tahun ini, diantaranya Kemenhub, Dirjen Bina Marga Kemen-PU, Korlantas Polri, Basarnas, KNKT, Dirut KAI, Pelni, ASDP, AP I dan II, Garuda Indonesia, Lion Air, Batavia, Sriwijaya air, Air Asia, Jasa Marga, dan Organda. Mengacu pada data saat penutupan Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2012 pada Selasa, 28 Agustus 2012 yang sudah dirilis Kemenhub sebelumnya, Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan mengungkapkan bahwa jumlah pemudik tahun ini tercatat sebanyak 14,41 juta orang. Untuk kecelakaan lalu lintas terjadi 5.233 insiden. Tercatat setidaknya kecelakaan mudik tahun ini menyebabkan 908 orang meninggal dunia, 1.505 orang luka berat, 5.139 orang luka ringan. Kerugian material sendiri diprediksi Rp 11,12 miliar. Mangindaan menjelaskan 8.023 kendaraan terlibat kecelakaan atau mengalami kenaikan sebesar 32,48 persen dibanding tahun 2011 yang berjumlah 6.063 kendaraan. Menurutnya, hal itu dikarenakan meningkatnya jumlah pemakai sepeda motor dan mobil pribadi pada arus mudik Lebaran 2012. "Sepeda motor mengalami kenaikan sebesar 23,78 persen (dari jumlah 1.568.852 unit pada 2011 menjadi 1.941.914 pada tahun 2012). Sedangkan mobil pribadi naik sebesar 13,85 persen (dari jumlah 934.000 unit pada 2011 menjadi 1.063.394 unit kendaraan pada tahun 2012)," Urai Menteri Mangindaan. Meningkatnya pemakai sepeda motor dan mobil pribadi ini menurutnya, dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Musibah kecelakaan yang tidak saja mengakibatkan banyak kerugian materil namun juga meminta korban jiwa ini tentu sangat disesalkan oleh hampir semua Anggota Komisi V DPR RI yang hadir pada saat rapat. Tahun ini di samping kemacetan lalu lintas masih terjadi di berbagai jalur, kurangnya fasilitas dan kapasitas angkutan umum yang aman dan nyaman dengan harga terjangkau, dan aspek keselamatan yang seharusnya menjadi aspek paling mendasar seolah terabaikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kecelakaan dan jatuhnya korban meninggal melebihi angka tahun lalu. Meningkatnya jumlah kendaraan serta kecelakaan yang melibatkan sepeda motor mendapat sorotan serius dalam rapat kali ini. Tercatat 70% atau 3.663 kasus kecelakaan dikontribusikan sepeda motor. Tahun depan, Komisi V DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk pemberian subsidi (PSO) angkutan khusus untuk sepeda motor dalam periode penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu pada tahun mendatang, dengan menggunakan moda pengangkutan Kereta Api, Kapal Laut dan angkutan darat. "Yang kita perbincangkan ini menyangkut nyawa manusia. Tentu saja amat perlu mendapat perhatian serius agar tidak lebih banyak jiwa yang terenggut sia-sia di jalan akibat kelalaian atau ketidak-acuhan kita," Ujar Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah. Tahun ini pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan terobosan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kualitas layanan serta kapasitas layanan para pemudik. Misalnya dengan menyediakan lebih banyak gerbong, atau angkutan untuk membawa motor, atau dengan mengadakan lebih banyak program mudik bersama. Hetifah juga mengatakan, untuk mengatasi dan memperbaiki angkutan lebaran ke depan, pemerintah dan DPR perlu membuat kebijakan-kebijakan strategis dan sinergis yang melibatkan stakeholders di bidang transportasi serta infrastruktur perhubungan. Menurutnya, pengelolaan penyelenggaraan mudik dan angkutan lebaran yang lebih baik dapat dimulai dengan persiapan sistem dan sarana yang lebih matang. Tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum di jalan, termasuk menindak para operator/penyedia dan pengguna jasa transportasi yang melakukan pelanggaran juga sangat diperlukan, selain keberanian penyedia layanan dalam membuat terobosan, serta menjamin perhatian dan kompensasi yang pantas bagi para petugas yang bekerja pada saat libur. Dalam rapat hari ini, Pemerintah melalui Menteri Perhubungan selaku Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Nasional diminta untuk membuat analisis evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2012/1433 H. DPR juga meminta agar pemerintah terus berkoordinasi untuk menyampaikan penyempurnaan rekomendasi dalam rangka memutuskan langkah kebijakan yang tepat. Agar mudik dapat dinikmati oleh masyarakat yang berniat bersilaturahim dengan sanak familinya di kampung halaman.