Kaltim
Mahulu dan Malinau Dapat Kucuran APBN-P Rp26 Miliar
SAMARINDA – Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) akan alokasikan dana Rp12 miliar ke Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) serta Rp14 miliar untuk Kabupaten Malinau.
Dana bersumber dari APBN Perubahan 2013 itu akan digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), belanja alat kesehatan, pembangunan infras-truktur jalan desa dan modal usaha.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Sekretaris Kementrian PDT, M Nurdin dan Anggota Komisi V DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian akhir pekan lalu di Gedung DPR RI.
Nurdin mengatakan, untuk Mahakam Hulu dari total anggaran Rp12 miliar itu dirinci untuk digunakan membangun PLTS senilai Rp8 miliar, Rp2 miliar untuk alat kesehatan di dua Puskesmas dan 10 Puskesdes serta dan Rp2 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan desa. Sedangkan di Malinau, dari total Rp14 miliar itu akan digunakan untuk membangun PLTS Rp8 miliar, Rp2 miliar untuk alat kesehatan, Rp2 miliar infrastruktur jalan desa dan Rp2 miliar untuk budidaya karet bagi untuk ekonomi masyarakat.
“Pembangunan PLTS di dua kabupaten itu dapat menerangi listrik 8 ribu Kepala Keluarga (KK). Di masing-masing kabupaten sebanyak 4.000 KK,” katanya.
Secara nasional, Nurdin menyebutkan terdapat 183 kabupaten termasuk kategori daerah tertinggal, 24 diantaranya di wilayah perbatasan dengan negara lain. Karena itu, pemerintah melakukan upaya tingkatkan infrastruktur di daerah tersebut.
Hal itu terbukti, dalam pidato Presiden tentang RAPBN 2014 dan Nota Keuangan yang baru dibacakan akhir pekan lalu di DPR RI. Disampaikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 untuk daerah itu Rp16 triliun, terus meningkat dari Rp13,9 triliun pada 2013 menjadi Rp10,4 trilyun pada 2012. Selain itu, guru juga diprioritaskan bagi daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah tertinggal.”
“Ini upaya untuk wujudkan cita-cita kemerdekaan tercantum pada pembukaan UUD 1945, yakni majukan kesejahteraan umum dan cerdaskan bangsa,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Hetifah sangat bersyukur dengan adanya anggaran untuk peningkatan infrastruktur di dua kabupaten yang termasuk tertinggal tersebut.
“Alhamdulillah, komunikasi dan kerjasama selama ini dibangun Komisi V dan Kementerian PDT dapat menghasilkan sesuatu yang nyata bagi masyarakat,” kata Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu.
Ia katakan, kehadiran PLTS di desa-desa untuk dua kabupaten sangat penting menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan serta kegiatan ibadah, termasuk bantuan alat kesehatan Puskesmas di pedesaan.
Keberadaan Puskesmas di pedesaan sangat vital karena akses ke rumah sakit di ibukota kecamatan dan kabupaten tak begitu mulus dan jarak tempuh cukup jauh. Ia yakin, pembangunan infrastruktur jalan dan dana untuk budidaya karet akan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka.
“Saya berupaya daerah tertinggal di Kaltim, terutama berbatasan dengan Malaysia dapat APBN yang meningkat setiap tahun,” harapnya.
.
Sumber: Koran Kaltim, 21 Agustus 2013. http://www.korankaltim.com/mahulu-dan-malinau-dapat-kucuran-apbnp-rp26-miliar/

Bu saya mau usul aj ini ,bu kenapa biasiswa itu hrus berbentuk uang , itu buka. Buat beli peralat sekolah tapi buat beli hal lain makanya banyak yg mendaftr dan orang yg gk bisa daftar atau gk punyax hp pasti gk dapat yg dpt pasti orang orang yg mampu , coba biasiwa itu berbentuk peralatan sekolah seperti baju ,sepatu ,buku dan baju , trs biasiswa kepintaran biar anak sekolah belajar giat klu pip berbentuk uang , uang gk dibelikan sesuai kebutuhan , saya komentr di facebook malah diposting seolah olah saya gk tau beasiwa pip itu apa saya , tau itu cuma kenp harus orang mampu yg mendapt kan nya , itu aj terimah kasih
Kenapa anak saya tdk pernah dapat
Assalamualaykum warohmatullaahi wabarakaatuh ... Ibu , di sekolah anak saya di SDN JATI ENDAH Kecamatan Cilengkrang Kelurahan Jati Endah kab Bandung, yg dapat PIP nya anak anak yg secara ekonomi diatas rata rata, ada ayahnya ASN kerja di KUA kep penghulu , lalu ada yg ibunya kerja di Bank ,yg intinya 90% secara ekonomi mampu semua , kebetulan anak saya masih kelas 1 SD akan naik ke kelas 2 , di daerah ujung berung ini ada seseorang dr partai entah partai apa yg seperti punya kuasa bisa mengatur siapa saja yg bisa dapat PIP asalnya beliau kenal dan dekat ... Mohon dicek kembali Bu data mana yg berhak mendapatkan