Mahulu dan Malinau Dapat Kucuran APBN-P Rp26 Miliar

SAMARINDA – Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) akan alokasikan dana Rp12 miliar ke Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) serta Rp14 miliar untuk Kabupaten Malinau. Dana bersumber dari APBN Perubahan 2013 itu akan digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), belanja alat kesehatan, pembangunan infras-truktur jalan desa dan modal usaha. Hal itu terungkap dalam pertemuan Sekretaris Kementrian PDT, M Nurdin dan Anggota Komisi V DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian akhir pekan lalu di Gedung DPR RI. Nurdin mengatakan, untuk Mahakam Hulu dari total anggaran Rp12 miliar itu dirinci untuk digunakan membangun PLTS senilai Rp8 miliar, Rp2 miliar untuk alat kesehatan di dua Puskesmas dan 10 Puskesdes serta dan Rp2 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan desa. Sedangkan di Malinau, dari total Rp14 miliar itu akan digunakan untuk membangun PLTS Rp8 miliar, Rp2 miliar untuk alat kesehatan, Rp2 miliar infrastruktur jalan desa dan Rp2 miliar untuk budidaya karet bagi untuk ekonomi masyarakat. “Pembangunan PLTS di dua kabupaten itu dapat menerangi listrik 8 ribu Kepala Keluarga (KK). Di masing-masing kabupaten sebanyak 4.000 KK,” katanya. Secara nasional, Nurdin menyebutkan terdapat 183 kabupaten termasuk kategori daerah tertinggal, 24 diantaranya di wilayah perbatasan dengan negara lain. Karena itu, pemerintah melakukan upaya tingkatkan infrastruktur di daerah tersebut. Hal itu terbukti, dalam pidato Presiden tentang RAPBN 2014 dan Nota Keuangan yang baru dibacakan akhir pekan lalu di DPR RI. Disampaikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 untuk daerah itu Rp16 triliun, terus meningkat dari Rp13,9 triliun pada 2013 menjadi Rp10,4 trilyun pada 2012. Selain itu, guru juga diprioritaskan bagi daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah tertinggal.” “Ini upaya untuk wujudkan cita-cita kemerdekaan tercantum pada pembukaan UUD 1945, yakni majukan kesejahteraan umum dan cerdaskan bangsa,” ucapnya. Menanggapi hal itu, Hetifah sangat bersyukur dengan adanya anggaran untuk peningkatan infrastruktur di dua kabupaten yang termasuk tertinggal tersebut. “Alhamdulillah, komunikasi dan kerjasama selama ini dibangun Komisi V dan Kementerian PDT dapat menghasilkan sesuatu yang nyata bagi masyarakat,” kata Anggota Fraksi  Golkar DPR RI itu. Ia katakan, kehadiran PLTS di desa-desa untuk dua kabupaten sangat penting menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan serta kegiatan ibadah, termasuk bantuan alat kesehatan Puskesmas di pedesaan. Keberadaan Puskesmas di pedesaan sangat vital karena akses ke rumah sakit di ibukota kecamatan dan kabupaten tak begitu mulus dan jarak tempuh cukup jauh. Ia yakin, pembangunan infrastruktur jalan dan dana untuk budidaya karet akan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka. “Saya berupaya daerah tertinggal di Kaltim, terutama berbatasan dengan Malaysia dapat APBN yang meningkat setiap tahun,” harapnya. . Sumber: Koran Kaltim, 21 Agustus 2013. http://www.korankaltim.com/mahulu-dan-malinau-dapat-kucuran-apbnp-rp26-miliar/

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamualaikum. Bu bantu saya bu, untuk biaya anak saya di pondok tahfidz, sudah 3 bln blm byr pondok Bu...minta bantuannya bu

  2. assalamu' alaikum bu hetifah and tim, perkenalkan nama saya sheza sabrina, waktu hari itu saya udah isi link buat dapat pip ternyata tidak lolos, padahal saya berharap sekali buat dapat pip itu karna uang pip nya untuk bayar uang spp adik saya yang masih sd, mungkin bapak ibu tidak memilih karna di data saya saya desil 6 yang mungkin masih terhitung mampu tapi bapak itu data itu sebetulnya tidak benar semua karna saya hanya menumpang di kk nenek dan kakek saya di karenakan orang tua saya pada waktu itu belum cukup umur untuk buat kk, saya mohon bantuan nya bapak ibu untuk di pertimbang kan lagi agar saya terpilih karna dana pip ini sangat sangat berharga bagi sama dan adik saya ???????????????????????? saya mohon sekali kemurahan hati bapak dan ibuu ????????????????

  3. Assalamualaikum Ibu Hetifah, Saya anak salah satu dari pensiunan guru sd 013 Balikpapan Selatan, saat ini kami masih menempati rumah dinas sekolah, yng statusnya masih kurang jelas tidak seperti rumah dinas sekolah lain di Kota Balikpapan yang sudah beralih kepemilikan menjadi rumah pribadi dengan cara dibeli ke negara dengan system angsuran, Sementara di tempt kami yang sebanyak 12 unit statusnya tidak jelas, apakh ada saran apa dan langkah ap yang harus kami lakukan agar status rumah tempat tinggal kami sekarang ini bisa juga menjdi milik pribadi seperti rumah dinas yang lain.? Terimakasih atas atensinya Ibu, Salam Hormat dan sehat selalu

Lihat semua aspirasi