Category: Tak Terkategori

JAKARTA – Pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) beberapa waktu lalu masih mengundang kontra dari sejumlah kalangan. Kemendiknas dinilai tertutup dan arogan dalam mengambil keputusan, mengingat proses likuidasi ditjen tersebut tidak melibatkan stakeholder penting dan mitra untuk diajak dialog, seperti guru dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyatakan, mayoritas guru di Indonesia belum memiliki ijazah sarjana. Saat ini, baru sekitar 1.092.912 guru atau 41,9 persen yang berpendidikan sarjana. Padahal, sesuai Undang-Undang (UU) No 14/2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1/D-IV) dan memiliki sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru (PPG).

Jakarta, Kompas – Pengawasan penyusunan dan penggunaan anggaran sekolah seharusnya menjadi tanggung jawab orangtua siswa dan komite sekolah untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Namun, fungsi pengawasan orangtua dan komite sekolah kerap tidak berjalan optimal karena peran kepala sekolah yang dominan.
”Dominasi kepala sekolah harus bisa diimbangi kekuatan peran orangtua dan komite sekolah. Jadi, yang harus diperbaiki bukan hanya akuntabilitas dan tata kelola anggaran,” kata Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam seminar ”Akuntabilitas Sekolah: Solusi Alternatif untuk Menjamin Akses Siswa Miskin terhadap Pendidikan Dasar Bermutu”, Rabu (12/5) di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Makna sekolah gratis bagi kelompok miskin di Indonesia tidak jelas dan multitafsir sehingga pelaksanaannya tidak efektif, demikian diungkapkan Pusat Telaah dan Informasi Regional.”Tidak jelas mandat mengenai gratis bagi warga kelompok miskin di Indonesia”, kata Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Ilham Cendekia Srimarga, dalam seminar nasional yang bertema “Akuntabilitas Sekolah: Solusi Alternatif untuk Menjamin Akses Siswa Miskin terhadap Pendidikan Dasar Bermutu” di Jakarta, Rabu.

Senayan – Setelah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa sekolah terkait ujian nasional dan ujian susulan tingkat SMA/SMK, Komisi X akan melakukan rapat internal pada Rabu (12/5) pukul 10.00 dengan agenda laporan Panja kepada Komisi.

Menurut Hetifah Saifudian dari Fraksi Partai Golkar, kunjungan lapangan yang sudah dilakukan akan menjadi masukan untuk evaluasi Ujian Nasional bersama Menteri Pendidikan Nasional. “Evaluasi itu harus menyeluruh,” katanya di gedung Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/5).

JAKARTA – Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kemendiknas menuai protes. Keluarnya perpres tersebut dianggap tiba-tiba.

Karena sebelumnya tidak pernah diajak berbicara soal penghapusan salah satu direktorat di bawah Kemendiknas itu, Komisi X DPR menolak perpres tersebut. ”Sedikit pun kami tidak pernah dilibatkan. Apalagi dimintai pendapat,” ujar anggota Komisi X DPR Hetifah Sj. Siswanda kemarin (12/5). Komisi X, kata dia, tidak mengetahui apa pun yang diputuskan Kemendiknas mengenai penghapusan ditjen tersebut.

JAKARTA (Suara Karya): DPR mengingatkan pemerintah daerah (pemda) tidak memanipulasi data publik, terkait program kesejahteraan rakyat. Antara lain soal honor untuk para guru bantu. Hal itu dikemukakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dr Ir Hetifah MPP dan Popong Otje Djundjunan, di Jakarta, kemarin. Hetifah yang anggota Komisi X ini mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mempermainkan data guru honorer yang diusulkan pengangkatannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

JAKARTA — Pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) turut disesalkan kalangan Komisi X DPR RI. Pemerintah dituding telah melangkahi DPR. “DPR baru tahu setelah dicetuskannya keputusan itu, bahkan sudah di tangan Presiden. Kami sangat menyesalkan, terlebih lagi DPR dan pihak guru pun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Kami sangat menolak penghapusan PMPTK,” ujar anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Siswanda kepada JPNN di Jakarta, Kamis (13/5).