Struktur Perubahan Pagu Anggaran Kemdiknas 2011

Dalam pidato Presiden mengenai pengantar nota keuangan pada 16 Agustus 2010, pagu Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) 2011 yang tertera senilai Rp 50.348.747,1 juta. Angka tersebut diperoleh setelah pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke dana transfer daerah sebesar Rp 16.812.005,0 dan tambahan PNBP perguruan tinggi sebesar Rp 3.583.500.000,0 Namun Kemdiknas mengusulkan kenaikan anggaran. Oleh karena itu, pagu Kemdiknas 2011 yang disetujui dalam rapat dengan badan anggaran DPR RI pada 6 Oktober adalah Rp 55.763.147, 2 juta. Artinya Kemdiknas mendapat tambahan Rp 5,414 trilyun. Adapun breakdown anggaran tersebut terdiri dari Rp 15.526.288.097 untuk Ditjen Pendidikan Dasar, dimana program-program diDitjen ini menyangkut (1) penguatan pendidikan karakter bangsa, (2) meningkatkan akses pendidikan dasar melalui peningkatan sasaran Beasiswa Miskin SD dan SMP, PMTAS, Rehab dan pembangunan RK SD, serta (3) meningkatkan akses dan mutu PLB. Sementara dana senilai Rp 28.283.611.157 dialokasikan ke Ditjen Perguruan Tinggi, dimana akan menjalankan program (1) penguatan sarana dan prasarana (termasuk revitalisasi poltek pendukung potensi daerah) dan (2) non-sarana dan prasarana (termasuk untuk beasiswa unggulan, penelitian, dan lain-lain). Dalam unit cost rincian anggaran di Ditjen Dikti, nampak bahwa program Bidik Misi atau bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, akan memberikan ke 20 ribu mahasiswa baru di tahun 2011, dimana total anggaran mencapai Rp 20 milyar. Ada pula unit cost untuk meningkatkan perguruan tinggi (PT) unggulan dimana hanya 8 PT yang masing-masing akan mendapat dana Rp 15 milyar. Sementara di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Non Formal, dan Informal (PNFI) total anggaran yang disetujui oleh DPR RI senilai Rp 3.294.939.568, dimana breakdown pengalokasian anggaran tersebut ditujukan untuk (1) penyediaan layanan PAUD, (2) layanan khusus untuk kursus dan pelatihan, (3) meningkatkan mutu pendidik, dan (4) layanan pendidikan masyarakat.