Jakarta, 23/5 -- Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian, kemarin berberdialog dengan mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Bertempat di Ruang KK-2 Gedung Nusantara DPR/MPR, Hetifah di dampingi oleh Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setyanta Nugraha.
Dalam kesempatan tersebut, Hetifah berdiskusi mengenai kondisi formil dan riil DPR. Di hadapan 160 mahasiswa dan pengajar dari UNJ, Hetifah mengungkapkan bahwa DPR merupakan lembaga yang memiliki power (kekuasaan) besar. Seringkali kekuasaan itu belum diimbangi dengan kontrol yang memadai.
"Ketiadaan kontrol yang berbentuk pengawasan maupun partisipasi publik akan membuat DPR mudah menyalahgunakan kekuasaan. Akhirnya kepentingan politik sekelompok orang atau vested interest didahulukan alih-alih kepentingan masyarakat," ujar anggota Komisi X yang salah satunya membidangi urusan kepemudaan ini.
Oleh karena itu, Hetifah mendorong agar masyarakat, terutama mahasiswa dapat menjadi warga negara yang aktif mendayagunakan hak-hak politiknya. "Partisipasi publik akan mendorong DPR untuk lebih efektif menyuarakan aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas legislasi--secara formil maupun materil, serta kelemahan-kelemahan legislatif lainnya yang masih dikeluhkan masyarakat selama ini," ungkap Anggota Fraksi Partai Golkar.
Meski mengakui ada beberapa kelemahan DPR, termasuk berbagai perangkat pendukung yang ada saat ini, Hetifah optimis kelemahan tersebut akan terus dapat diperbaiki untuk menunjang efektifitas fungsi dan peran DPR.
"Kami akan terus berupaya terbuka dan mendorong proses legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berdasarkan data dan bukti. Silahkan sampaikan informasi, masukan, aspirasi apapun melalui media komunikasi yang kami sediakan. Sebisa mungkin, kami ingin masyarakat dapat menjangkau anggota DPR yang notabene wakilnya dengan mudah," tutup Hetifah.
Selamat siang Bu kami dari guru SMA SMK Krayan kabupaten Nunukan kaltara daerah kami masuk daerah perbatasan akan tetapi kami tidak menerima tunjangan khusus utk daerah 3T, dan daerah kami jg masuk daerah 3T akan tetapi di dapodik bukan daerah 3T sedangkan anggota polri dan TNI yg bertugas di daerah Krayan tetap menerima tunjangan khusus mengapa kami guru2 tidak menerima krna satu2x akses masuk ke daerah kami hnya pesawat terbang,darat dan sungai tidak ada akses.tlg di perjuangkan kami sdh kirim surat permohonan ke komisi X DPR RI semoga surat itu sdh sampai di tangani ibu ketua.terima kasih????????
cara dapatkan pip
Admin PIP di balikpapan kok susah betul di hubungi ya. Atas nama SRI .