Rp 482 Miliar Untuk Perhubungan Laut Kalimantan Timur

Hetifah: Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan di Kalimantan Timur harus terus didukung. JAKARTA (18/10) --- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran Rp. 482,7 miliar untuk wilayah Kalimantan Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2014. Dana itu akan digunakan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelabuhan. Perincian alokasinya untuk Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Nunukan, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, serta unit penyelenggara pelabuhan Sanggata, Sungai Nyamuk, Sangkulirang, Tanjung.Redep, Tanjung Santan, Tanah Grogot, Kuala Semboja/Sebulu, Tanjung Selor, Tanjung Laut, Loktuan dan Pulau Bunyu. Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Samarinda mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibanding dengan pelabuhan lain di Kalimantan Timur, mencapai Rp 96,03 miliar. Nantinya alokasi di KSOP Samarinda ini digunakan untuk Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan. Pelabuhan Loktuan, kecamatan Bontang Utara, yang melakukan pelayaran perdana pada bulan Juli kemarin mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,9 milyar yang dianggarkan untuk manajemen dan dukungan teknis yang ada di sana. Sedangkan, Pelabuhan Sanggata yang sedang dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,3 triliun, pada tahun 2014 mendapatkan Rp 7,6 miliar untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis seperti Pelabuhan Loktuan juga. Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa laut Kaltim membutuhkan banyak dukungan pusat untuk membangun fasilitas pelabuhan. Tahun ini fokusnya membangun pelabuhan Palaran, Maloy, dan penyelesaian pelabuhan di Berau. Lebih lanjut Hetifah mengatakan bahwa sebetulnya ada pelabuhan-pelabuhan lain yang sangat mendesak untuk dikembangkan. “Di selatan ada pelabuhan Grogot dan di wilayah Kalimantan Utara ada pelabuhan Pidada kabupaten Bulungan,” kata politisi Fraksi Golkar ini. Adapun alokasi untuk Pelabuhan Tanah Grogot pada tahun 2014 sebesar Rp 15 miliar. Namun Hetifah menyayangkan untuk Pelabuhan Tanah Grogot ini tidak dialokasikan anggaran dari pemerintah untuk replace dermaga dan pembangunan trestle di Pelabuhan Tanah Grogot. “Sebab sejak beberapa bulan terakhir ini di Pelabuhan Tanah Grogot sudah terdapat peti kemas,” katanya. Ini mengindikasikan bahwa pelabuhan tersebut dapat dijadikan sebagai pelabuhan komersial. Alasan lain, Hetifah melanjutkan, Pelabuhan Balikpapan sudah overload, dengan banyaknya penumpang yang memadati pelabuhan tersebut. Sementara sebagian penumpang yang memadati pelabuhan tersebut berasal dari Tanah Grogot. Selain melayani kebutuhan masyarakat kabupaten Paser, pelabuhan akan melayani 5 kabupaten hinterland di wilayah Kalsel dan Kaltim yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan transportasi laut. Barang-barang dan logistik juga akan lebih mudah didatangkan dan dikirim sehingga ekonomi daerah akan lebih berkembang. Hetifah mengapresiasi penganggaran yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan laut ini menurutnya sangat penting untuk kegiatan masyarakat dan pemerintah Kalimantan Timur di bidang kelautan. Sebab luas pengelolaan laut Kalimantan Timur mencapai 10.216,57 kilometer persegi. “Hal ini menjadikan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan di Kalimantan Timur harus terus didukung,” kata Hetifah.