Hetifah Sebut Pembangunan di Perbatasan masih Tertinggal

 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pembangunan yang tidak berjalan dengan baik di daerah perbatasan menjadi perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut menjadi landasan DPR untuk membentuk Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan pada Juli lalu. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam rapat Timwas Perbatasan, Kamis (20/10).

Menurut Anggota Timwas Hetifah Sjaifudian, pembangunan di daerah perbatasan yang masih tertinggal dan terbelakang menuntut pemerintah segera memperbaiki. Kementerian dan lembaga negara yang berwenang harus bersungguh-sungguh memperhatian masalah di daerah perbatasan.

"Kami prihatin kondisi di daerah-daerah perbatasan. Keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang khusus menanggani masalah perbatasan masih belum efektif" ujar Hetifah.

Anggota DPR RI dari Dapil Kaltim-Kaltara tersebut menyayangkan pembangunan di daerah perbatasan yang tidak didahului dengan kajian yang baik. Menurutnya, di daerah Nunukan Kaltara banyak proyek pembangunan yang mangkrak.

"Proyek-proyek banyak yang mangkrak, dan mungkin rawan dikorupsi juga", keluh Hetifah.

Persoalan ekonomi juga menjadi sorotan Hetifah. Semua Timwas Perbatasan juga mengeluh dengan pendekatan pembangunan perbatasan yang cenderung melihat aspek keamanan. Padahal, aspek ekonomi juga menjadi masalah utama di daerah-daerah perbatasan.

"Di daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan, harga kebutuhan bahan pokok mahal, sehingga warga lebih memilih membeli dari negara tetangga", lanjut Hetifah.

Fahri Hamzah, yang memimpin menegaskan bahwa penyelesaian persoalan perbatasan tidak hanya melibatkan pemerintah dalam negeri, tetapi juga negara tetangga yang langsung berbatasan dengan Indonesia.

"Tim akan bekerjasama dengan negara tetangga untuk memecahkan persoalan di daerah perbatasan" tegas Fahri.

*) sumber : http://kaltim.tribunnews.com/2016/10/20/hetifah-sebut-pembangunan-di-perbatasan-masih-tertinggal