Rita Widyasari: Bupati Perempuan Pertama di Kaltim

Bukan rahasia lagi, saat ini peran perempuan dalam pembangunan cukup besar. Wajah-wajah perempuan di parlemen, jelas menandakan kemampuan perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Begitu pula kemunculan perempuan-perempuan yang berhasil menjadi pemimpin daerah. Fakta membuktikan, beberapa Kabupaten sempat dan masih dipimpin oleh perempuan. Sebut saja Kebumen, Jawa Tengah. Kabupaten ini untuk pertama kali dipimpin seorang perempuan, yaitu Rustriningsih. Ia bahkan mampu bertahan sampai dengan dua periode (2000-2005 dan 2005-2008). Berkat keberhasilan memimpin Kebumen, alumni S2 Magister Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dipercaya rakyat menjadi Wakil Gubernur di Jawa Tengah (2008-2013), dimana di jabatan ini pun ia tercatat sebagai Wakil Gubernur Perempuan Pertama. Tak beda jauh dengan Rustriningsih. Sebelumnya ada Dra. Haeny Relawati Rini Widyastuti, Msi. Alumnus S1 dan S2 UGM ini merupakan perempuan yang menjabat sebagai Tuban, Jawa Timur pertama untuk masa periode 2001-2006). Terakhir adalah Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, HT.Erry Nuradi. “Fakta tersebut menunjukan perempuan tidak boleh dipandang remeh,” ujar Anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. Pada Rabu ini (30/06/2010), ada satu perempuan lagi yang dilantik menjadi Bupati, yakni Rita Widyasari. Ia berhasil terpilih menjadi Bupati Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2010-2015. Pelantikan Rita ini menjadi sangat istimewa. Pasalnya, ia menjadi perempuan pertama yang menjabat Bupati di Kaltim. “Pelantikan beliau jelas membuka peluang bagi perempuan lain untuk tampil dalam urusan publik,” komentar Hetifah yang dikenal sebagai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim. “Saya dan juga masyarakat Kaltim berharap beliau dapat menunjukan independensi dalam mengambil keputusan”. Selain itu, lanjut Hetifah, Rita juga harus berani mereformasi kebijakan dan prilaku birokrat yang melenceng dari kebijakan. Ditambah lagi, ia mampu membuka ruang partisipasi, serta membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.