Proses DOB Kaltara Masih Stagnan, Ini Masalahnya….

  TARAKAN – Usaha mempercepat terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) di Kaltara, masih terkendala anggaran dari pusat. Sebab, kebijakan yang diumumkan Presiden Jokowi melalui Mendagri Tjahjo Kumolo telah melakukan moratorium, di tengah kondisi keuangan negara yang mengalami defisit. Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan sudah banyak gerakan di daerah untuk memperjuangkan DOB di daerahnya masing-masing. Di antaranya, selain di Kaltara, Kaltim juga sudah membentuk Forum Percepatan Pemekaran (FPP) sebagai bentuk preasure atau geliat dari bawah agar pemerintah m memberikan perhatian yang serius terhadap kemajuan DOB dalam 3 tahun terakhir ini. “Kita memang niatnya mau membuat suatu strategi yang sifatnya lebih menyeluruh dan komperensif. Melalui Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), tapi masih belum disahkan atau belum juga disetujui oleh Pak Presiden, jadi bisa dibilang kita dalam posisi stagnan lah,” jelasnya, saat dikonfirmasi Radar Tarakan, Senin (18/9). Menurutnya, hal ini terjadi karena pemerintah masih ragu di tahun 2017 ini bisa melangsungkan pemekaran daerah, yang sudah mengusulkan DOB. Namun, ia memastikan posisi stagnan bukan berarti Komisi II DPR RI yang membidangi pemekaran wilayah dan DOB ini tidak serius, dalam memperjuangkan DOB. “Berhubung kita sedang kesulitan anggaran, jadi angka Rp 6 triliun  itu diakui pemerintah cukup berat dan tinggi untuk bisa dialokasikan ke DOB itu tadi,” ungkapnya. Pembahasan ditingkat DPR RI, sambungnya sebenarnya juga dilakukan seperti meminta pemerintah melaporkan, sejauh mana progress DOB ini bisa dilaksanakan, termasuk kondisi keuangan. Bahkan, beberapa  hari lalu kata wakil rakyat dapil Kaltim-Kaltara ini persoalan DOB di Kaltara juga disinggung, dalam rapat kerja bersama para Menteri Koordinator di Senayan. Tidak hanya itu, kata Hetifah, presiden beberapa waktu lalu juga melakukan rapat terbatas (ratas) terkait masalah DOB, salah satunya di membahas Kaltara. Hanya saja, rapat tersebut tidak berakhir mengambil kebijakan. “Katanya sudah ada rapat terbatas dengan presiden. Hasilnya, Pemerintah tetap berkomitment walaupun DOB belum bisa terealisasi tahun ini, Kaltara akan jadi prioritas pembangunan. Baik itu memudahkan masuknya investor swasta dan dana APBN dipastikan lebih banyak mengucur ke Kaltara, jadi kita tetap manfaatkan momentum itu untuk mengangkat Kaltara,” kata perempuan berhijab ini. Salah satunya, kata Hetifah dia mempercepat pembangunan bandara di wilayah perbatasan dan infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas. “Supaya tidak terlalu kecewa kan harus ada insentif lain yang diberikan kepada masyarakat Kaltara, kan tujuan kita mensejahterakan dan mempercepat pembangunan, tapi memang tidak harus menunggu DOB untuk bisa mendapatkan perhatian khusus untuk Kaltara,” ucapnya. Selanjutnya, Hetifah mengaku Komisi II tetap akan menanggapi sikap presiden untuk menunda DOB di 2017 ini. Bahkan, rencananya Komisi II akan bersurat ke presiden dalam waktu dekat untuk menyampaikan tanggapannya. “Bukan cuma Komisi II, nanti dari DPD RI juga akan menyatakan sikap yang sama yaitu menolak moratorium. Apa tidak sebaiknya pemerintah selektif saja, mengutamakan daerah-daerah seperti Kaltara, itu kompromi atau lobi politik yang akan kita tawarkan. Apalagi, kan dana sekian triliun itu untuk semua daerah yang masuk Desertada. Sementara, tidak semua daerah dalam Desertada langsung mekar saat itu juga,” pungkasnya.(*/sep/nri). *) sumber : Radar Tarakan