Jangan Sampai ‘Yes-No I Love You’

Ternyata tak semua warga di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengkritisi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Pak Damai, misalnya. Menurutnya sekolah yang menggunakan lebel RSBI tetap penting. Sebab, banyak perusahaan asing yang berkantor di Balikpapan ini. “Jangan sampai murid-murid cuma bisa bicara bahasa Inggris ‘yes no-yes no I love you’,” ujar pak Damai di depan peserta sosialisasi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Golkar, Balikpapan. Pendapat pak Damai tersebut langsung disambut tawa oleh seluruh peserta, termasuk anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP yang kebetulan menjadi pembicara utama dalam sosialisasi siang itu. Apa yang diungkapkan pak Damai lebih karena kekawatirannya jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Pusat tidak melanjutkan ‘proyek’ RSBI. Seperti kita ketahui, ‘proyek’ RSBI menimbulkan banyak masalah di beberapa tempat. Uang pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah meresahkan banyak orangtua murid. Harap maklum, selama ini pihak pemerintah tidak membuat standarisasi dalam menarik uang. Sebagai anggota Komisi X, Hetifah memang kerap mendapatkan laporan tentang masalah yang muncul dalam ‘proyek’ RSBI ini. Ia dan seluruh anggota Komisi X sudah mendesak pemerintah untuk segera menyerahkan hasil evaluasi tentang ‘proyek’ RSBI ini. Dalam sosialisasi siang itu, Hetifah juga menerima usulan agar Ujian Nasional (UN) ditinjau kembali. Usulan tersebut diutarakan oleh pak Ambang. Menurutnya, UN itu belum bisa dilakukan di semua daerah. Sebab, tingkat pendidikan murid-murid di kota dan di desa berbeda. Dengan UN, murid-murid di desa terpaksa harus mengikuti standarisasi pendidikan yang berlangsung di kota. “UN kelihatannya bagus, namun implementasinya tidak bagus,” komentar pak Ambang. Hetifah kembali menjelaskan, bahwa UN bukan satu-satunya kriteria kelulusan siswa-siswi. Sebelum menjalankan proyek UN, seharusnya pemerintah memberikan support dana terlebih dahulu untuk melakukan pemerataan pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. “Misalnya kenapa di UN kemarin bahass Inggris di sebuah daerah nilainya sangat rendah. Setelah dievaluasi ternyata laboratorium bahasa Inggris kurang baik. Kalau kurang baik, maka pemerintah harus mengucurkan dana untuk memperbaiki lab bahasa Inggris,” kata Hetifah. Lanjut Hetifah, oleh kerena pemerintah kemarin sudah terlanjur menggelontorkan UN, maka anggota DPR RI terpaksa ‘menyelamatkan’ dulu wajah pemerintah untuk membuat UN. Namun Komisi X kritis terhadap ‘proyek’ pemerintah ini dan sudah bentuk Panitia Kerja (Panja) UN. “Jika dalam evaluasi nanti UN memang tidak ada perbaikan, maka UN kemarin akan menjadi UN terakhir,” ujar Hetifah.