FKRP2RK Perjuangkan Percepatan Pembangunan Kalimantan

Jakarta, 7/2 -- Seperti tahun-tahun sebelumnya,mengawali tahun ini Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) mengadakan Musrenbang Regional Kalimantan dengan tema "Menyatukan Energi Untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan". Pertemuan yang dilaksanakan kemarin (Senin, 6 Februari 2012) ini diselenggarakan di hotel borobudur, Jakarta dihadiri oleh 4 provinsi yang ada di kalimantan. diantaranya seluruh pimpinan SKPD se-kalimantan dan tak ketinggalan anggota DPR dan DPD RI se-Kalimantan. Rudy Arifin, Ketua FKRP2RK mengawali acara dengan melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan, seperti roadshow ke beberapa kementrian yang berujung pada komitmenkementrian untuk mengalokasikan anggaran bagi Kalimantan. Hasil dari roadshow tersebut adalah teralokasinya anggaran 2012 sebesar 13,395 triliun atau setara dengan 42,95% dari ajuan anggaran sebesar 31,193T. “Anggaran ini masih jauh dari apa yang kami usulkan. Perlu upaya lebih keras lagi untuk menambah anggran tersebut. Kami juga meminta bantuan kepada para anggota DPR dan DPD RI,” urai Gubernur Kalimantan Selatan ini. Alokasi tersebut dialokasikan pada sektor-sektor sebagai berikut: bidang infrastruktur sebesar 59,24 triliun, perekonomian 19,33 triliun, SDM dan sosbud 23,72 triliun dan lingkungan hidup dan tata ruang 21,03 triliun. Selain persoalan anggaran, Musrenbang ini juga mengungkapkan beberapa isu yang harus mendapat perhatian semua pihak karena isu ini tidak hanya terjadi di tahun 2011 melainkan menjadi agenda di 2012 juga. Isu besarnya adalah menjadikan pulau Kalimantan sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial dan budaya yang setara dengan negara tetangga, Malaysia. Untuk itu, perlu dibuat beberapa program seperti mengembangkan interkoneksi transportasi se-kalimantan serta mengembangkan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional. Dalam mewujudkan itu semua, maka perlu mewaspadai banyaknya masalalah yang ada di Kalimantan. “Khusus Kalimantan Timur, ada beberapa masalah krusial yang perlu mendapat perhatian, seperti persoalan RTRW, masalah infrastruktur jalan, degradasi lingkungan, Sumber Daya Manusia, potensi lumbung pangan, pengembangan bandara, penyelesaian masalah di daerah perbatasan, pembangunan rel kereta api dengan kalteng, ” ungkap Gubernur Kaltim, Awang Farouq. Isu menarik lain yang juga muncul adalah upaya hukum berupa Judicial Review terhadap UU Nomor 33/2004 yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai bagi hasil migas yang dirasakan tidak adil. “Salah satu upaya untuk menaikan alokasi anggaran di pusat ke Kalimanatan Timur adalah memperbesar dana bagi hasil Migas. Dan saat ini tengah diajukan Judisial Review ke Mahkamah Kostitusi oleh masyarakat Kaltim”, Kata Awang Farouq. Hal yang juga menjadi perhatian adalah adanya potensi masalah di Kalimantan. Seperti yang diungkapkan Pangdam Mulawarman. Menurutnya, ”Ada beberapa potensi terjadinya konflik sosial yang disebabkan beberapa masalah seperti masalah perbatasan, konflik pertanahan, ekses pemilukada, konflik etnisitas, tapal batas wilayah, tumpang tindihnya perizinan, serta kebijakan pemerintah yang tidak sinkron antara pusat dan daerah." Forum ini merupakan forum yang sangat berharga dan mempunyai makna bagi masyarakat di Kalimantan. “Forum seperti ini sangatlah berharga, apalagi jika ditindaklajuti dengan berbagai alternatif advokasi, tidak hanya roadshow ke berbagai departemen,”ungkap Hetifah, salah satu anggota DPR asal Dapil Kaltim. "Tidak hanya meminta anggaran, tetapi kita juga harus mengawalnya sampai program tersebut terlaksana. Dalam proses lobby sudah selayaknya komunikasi antara DPR-DPD dan Pemerintah daerah semakin terjalin sehingga tidak terjadi miss komunikasi dalam menyampaikan aspirasi," tegas Hetifah. Masih menurutnya, “Untuk itu, forum komunikasi ini harus ditingkatkan intensitasnya. Apalagi jika ada tinjauan lapangan bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat dan DPR RI, terutama untuk program-program yang dibiayai pusat”.