PERTEMUAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL KALIMANTAN

Pada tanggal 27 April 2010 yang lalu, seluruh stakeholder regional Kalimantan berkumpul untuk melakukan musyawarah dan menentukan bersama apa prioritas pembangunan wilayah Kallimantan yang akan diusulkan pada Musrenbang Nasional 28 April 2010. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementrian, aggota DPR DPD RI, para Gubernur, Bupati walikota, anggota DPRD, dan Kepala SKPD se-Kalimantan. Pertemuan ini mencerminkan upaya kerjasama antar wilayah untuk meningkatkan fungsi dan kerjasama pembangunan wilayah. Melalui cara ini akan terjadi optimalisasi pemanfaatan anggaran serta terhindarkan adanya friksi antar daerah. Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah adanya kesepakatan prioritas pembangunan wilayah Kalimantan yang nantinya akan dipadukan dengan rencana kerja berbagai kementrian melalui Musrenbang Nasional 28 April 2010 – 1 Mei 2010. Kejelasan prioritas pembangunan pada gilirannya akan menghasilkan rencana aksi investasi yang nyata dan sekaligus berkelanjutan. Dalam pertemuan dibahas nama-nama program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten kota. Dalam kesempatan ini pula terjadi sinkronisasi program dengan RPJMN dari presiden dan wakil presiden terpilih. Upaya menyatukan pendapat antar daerah tentang prioritas pembangunan wilayah menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain: 1. Perlu adanya review dan percepatan penyelesaian RTRWP se-Kalimantan dan RTR pulau Kalimantan serta tata batas wilayah antar propinsi se-Kalimantan. 2. Membuka keterisolasian melalui pembangunan jalan lintas Kalimantan, rel kereta api dan sarana prasarana transportasi lainnya. 3. Untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi wilayah perlu pengembangan sumber daya air , listrik, dan telekomunikasi. 4. Perlu perhatian khusus pada masyarakat sekitar, kawasan ekonomi khusus dan pengembangan lumbung ketahanan pangan. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kegiatan olahraga dan pembangunan masyarakat miskin. 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui beberapa transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Komentar DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Sebagai daerah yang sangat luas dan memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tidak boleh lagi ada warga Kalimantan yang masuk kategori miskin. Upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan pertemuan ini, difokuskan pada bidang infrastruktur untuk mendukung pulau Kalimantan sebagai lumbung energi dan pangan nasional. Ini merupakan inisiatif yang sangat baik dan sepatutnya dicontoh oleh daerah lainnya. Disamping belajar mengambil kesepakatan secara deliberatif tentang prioritas, forum ini menjadi media advokasi yang cukup efektif. Mudah-mudahan usulan yang muncul bisa dipadukan ke dalam rencana kerja kementrian baik di tahun 2010, RAPBN-P, maupun APBN 2011. Selain itu kejelasan visi bersama akan meningkatkan kepercayaan pihak swasta dengan catatan harus ada ketegasan dunia usaha untuk menerapkan standar lingkungan yang baik sekaligus dan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Aspirasi saya adalah saya ingin mencapai tujuan, impian saya untuk membahagiakan orang tua saya

Lihat semua aspirasi