Akses Darat dan Laut Perlu Diprioritaskan

  PROKAL.CO, MENANGGAPI jatuhnya Helikopter Bell 412 EP TNI AD Kamis (24/11), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, seringnya terjadi kecelakaan udara di Kaltara membuat citra dengan negara tetangga menjadi turun. Dengan demikian, dikatakannya, pemerintah pusat akan berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di perbatasan. “Kedepan, bukan hanya transportasi saja yang diperbarui. Tapi alat pendeteksi cuaca juga harus diperbarui,” jelasnya kepada Bulungan Post, Sabtu (26/11) kemarin. Menurutnya, Helikopter Bell 412 EP itu jatuh diakibatkan cuaca yang tak menentu. Sebab, pada umumnya, kecelakaan helikopter maupun pesawat, selain karena permasalahan teknis, faktor cuaca sangat berpengaruh. “Bisa saja ketika take off cuaca sedang baik. Tapi setelah mengudara, cuaca langsung buruk. Sehingga diperlukan alat pendeteksi cuaca yang lebih canggih lagi,” katanya. Atas kejadian ini, kata dia, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah setempat dan pusat. Agar kedepan pembangunan di Kaltara ini lebih ditingkatkan seperti akses jalan darat dan laut. “Teknis infrastruktur di Kaltara Presiden RI telah menyambangi sendiri dengan visi membangun infrastruktur,” terangnya. Lanjut dia, untuk transportasi sejak masih masuk Kaltim wilayah kepulauan sudah banyak dibangun bandara. Sehingga, hampir semua pulau dapat dijangkau menggunakan transportasi udara. Helikopter biasanya digunakan untuk mengantarkan logistik kepada petugas pengamanan perbatasan. Kendati demikian, untuk akses darat dan laut masih sangat minim. “Perbatasan kita ini harus kita jaga. Karena negara tetangga akan melihat seberapa kuat pertahanan kita untuk menjaga NKRI,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, Provinsi Kalimantan Utara terbilang provinsi baru. Dari sisi geografis, pihaknya banyak mengalami kesulitan. Sebab, Kaltara memiliki banyak perbatasan yang harus dijaga. Banyak masyarakat yang tinggal di perbatasan kesulitan mendapatkan sembako, sehingga diperlukan transportasi yang aman. “Kita mau rapat di desa saja kondisinya sama. Kemaren saya pergi ke Mahakam Hulu. Kondisinya sama. Karena akses untuk transportasi itu sangat sulit,” bebernya. Ini merupakan suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan Provinsi Kaltara. Karena, banyak masyarakat yang bermukim di perbatasan harus memenui kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan tranportasi yang tidak aman. “Kita butuh konektivitas, kita butuh tranposrtasi aman dan jalur aman. Banyak kecelakaan seperti speedboat hingga longboat yang dialami masyarakat. Ini pekerjaan rumah kita,” tutupnya.  *) sumber : Bulungan Post