Akses Fasilitas Olah Raga Warga Kota Bandung

Olah raga adalah hal yang fundamental untuk mencapai kehidupan warga kota yang sehat dan aktif. Bukan saja olah raga menciptakan kesehatan fisik, tapi juga kesehatan psikologis, karena olah raga akan membangun pertemanan, interaksi so sial dan karakter positif. Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa UN Habitat menyatakan bahwa fasilitas olah raga dan rekreasi sangat esensial bagi lingkungan perkotaan yang secara sosial berkelanjutan dan mendorong agar kota-kota menyediakan fasilitas olah raga yang bisa diakses dan sesuai (suitable) bagi semua usia dan kemampuan. Sebetulnya fasilitas olah raga di Kota Bandung secara kuantitatif tidak terlalu buruk. Tercatat ada 1..132 sarana olah raga outdoor maupun indoor di Kota Bandung, termasuk 46 lapangan sepak bola dan 21 kolam renang. Namun tingkat partisipasi dan akses warga dalam kegiatan olah raga sangat rendah. Tidak mengherankan jika di sekolah dasar hanya sekitar 10 persen siswa bisa trampil berolah raga renang, misalnya. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan jika ingin meningkatkan akses warga terhadap olah raga dan menjadikan Bandung kota yang “sehat” dan berprestasi. Pertama, kebijakan dan pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah selama ini lebih terfokus pada membangun gedung olah raga, bukan membangun kehidupan berolah raga. Puluhan miliar anggaran telah dialokasikan untuk membangun Sarana Olah Raga bertaraf internasional termasuk biaya studi banding ke luar negeri dalam rangka melihat model desain gedung maupun perlengkapannya. Gedung olah raga lebih menjadi simbol gengsi (prestisius) tapi tidak selalu menjadi cara terbaik untuk meningkatkan motivasi berolah raga warga kota dan meningkatkan prestasi olah raga. Karena gedung olah raga atau stadion menjadi arena warga menonton pertandingan olah raga, bukan membuat mereka jadi warga yang aktif melakukan aktivitas olah raga. Kedua, fasilitas olah raga yang ada kebanyakan dibangun dan dikelola secara ekslusif misalnya oleh pengembang real estate tertentu, kompleks ABRI, kampus, hotel-hotel dan mall (contohnya ice skating, fitness centre, bowling). Fasilitas ini berpotensi menjadi diskriminatif karena tidak selalu bisa diakses oleh warga di luar kelompok sosial-ekonomi tertentu. Ketiga, akses masyarakat kepada fasilitas olah raga rakyat perlu ditingkatkan. Saat ini banyak warga masyarakat tidak bisa menjangkau fasilitas olah raga karena harus mengeluarkan biaya transportasi dan biaya masuk yang cukup mahal. Oleh sebab itu fasilitas olah raga berskala lokal harus dikembangkan. Keempat, olah raga sepertinya hanya menjadi milik laki-laki muda (sepak bola, futsal). Kalau ingin mengembangkan kehidupan berolah raga bagi semua, berbagai jenis fasilitas yang tepat harus dikembangkan bagi semua umur (anak-anak, manula), bagi kedua jenis kelamin (misal kolam renang khusus bagi perempuan), dan fasilitas olah raga yang bisa diakses oleh mereka yang cacat. Kelima, anggaran APBD untuk pengembangan olah raga hanya terfokus pada bantuan untuk KONI dan bantuan untuk PERSIB. Anggaran sulit diakses oleh klub-klub olah raga dan kelompok-kelompok komunitas lain. Keenam, fasilitas olah raga harus diintegrasikan dengan pembangunan fasilitas kota lain (fasilitas outdoor, taman kota, pedestrian, jalur khusus untuk sepeda, jogging track, dll.). Fasilitas yang sudah ada dihindari untuk beralih fungsi (kasus gasibu – lebih dominan kegiatan pedagang kaki lima bukan lagi kegiatan oleh raganya). Ketujuh, tidak ada informasi yang bisa diakses warga (misalnya melalui website kota) tentang dimana saja persisnya fasilitas olah raga yang tersedia dan klub-klub olah raga apa saja yang ada beserta ketentuan untuk warga bisa mengakses fasilitas yang ada tersebut.