Akurasi Data Pemilih di 494 TPS di Provinsi Ini Dianggap Rawan

  TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Anggota Komisi II DPR RI, Dr Ir Hetifah MPP mengungkapkan, saat melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia beberapa waktu lalu, ternyata Provinsi Kaltara, merupakan daerah rawan di dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltara. Ada lima aspek kerawanan di dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub Kaltara) yang akan dilaksanakan di 9 provinsi di Indonesia pada 9 Desember mendatang. Pertama, aspek akurasi data pemilih dan pengguna hak pilih. Kedua, ketersediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dukungan perlengkapan lain. Ketiga, aspek pemberian uang dan lainnya. Keempat, keterlibatan penyelenggara Negara dan Kelima, ketaatan dan kepatuhan tata cara pemugutan dan perhitungan suara. Dari lima aspek ini, ada dua aspek kerawanan tertinggi di dalam Pilgub Kaltara. Yaitu, aspek akurasi data pemilih dan ketersediaan TPS dan dukungan perlengkapan lain. Aspek kerawanan akurasi data pemilih diungkapkan KPU dan Bawaslu ada 494 TPS di Kaltara yang rawan mulai dari rawan eksodus, jumlah TPS yang DPTB1 melebihi 2,5 persen dan jumlah TPS yang ada di Lapas. Sedangkan terendah ada di Sulteng hanya 47 TPS. Kedua, aspek kerawanan ketersediaan TPS dilihat dari ketersediaan perlengkapan, seperti kertas suara. Pasalnya letak geografis di daerah ini sulit di akses, karena berada di daerah kepulauan, perbukitan, pegunungan, dan perairan. Ternyata di aspek ini tertinggi ada di Provinsi Kaltara yaitu ada 440 TPS yang rawan sedangkan terendah di Kalteng hanya 52 TPS. “Dengan adanya dua aspek kerawanan ini saya justru mau mengecek apakah kedua aspek ini semuanya, seperti kertas suara sudah terkirim, terutama di daerah-derah yang sulit dijangkau. Kedua aspek ini benar-benar harus kita perhatikan,” ucap anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kaltim dan Kaltara, Sabtu (5/12/2015). (*)