Kaltara: Provinsi Baru, Harapan Baru

KOMPAS.com - Kalimantan Utara, provinsi baru sebagai pemekaran Kalimantan Timur, telah diresmikan pada Senin, 22 April lalu. Setelah sekian lama, harapan terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat mendapat "amunisi" untuk segera dinyalakan. Siapkah Kaltara membuktikan diri? Beban itu bertumpu pada lima kabupaten dan satu kota yang tergabung di Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana TIdung, dan Kota Tarakan. Hanya ada waktu dua tahun untuk membuntkikan, setidaknya dalam tahap awal, apakah bisa menyapih Kaltara sebelum Kaltara gantian memayungi. Bulungan, yang nantinya menjadi ibu kota Kaltara, sudah menyiapkan tempat untuk penyelenggaraan pemerintahan Kaltara. Tiga dinas yang berkantor di bangunan eks-kantor bupati Bulungan sudah dipindahkan sejak sebulan lalu agar bisa digunakan pejabat gubernur Kaltara. Eks-rumah jabatan bupati juga tengah direnovasi. Kantor Diklat Pemerintah Kabupaten juga siap untuk dipakai ngantor anggota DPRD Kaltara, nantinya. Bahkan, sudah disiapkan juga lahan 100 hektar untuk memindahkan kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bulungan. "Kaltara sudah menjadi keinginan, dambaan, dan kebutuhan kami sejak 12 tahun lalu. Ketika Kaltara disetujui pemerintah pusat, kami harus membayar kepercayaan itu," ucap Budiman Arifin, Bupati Bulungan. Bukan hal mustahil Optimisme menyukseskan Kaltara, terutama bagi Kabupaten Bulungan, bukan hal yang mustahil tercapai. Sudah empat kali Kabupaten Bulungan sukses memekarkan wilayahnya, menjadi Kota Tarakan (tahun 1997), Kabupaten Nunukan dan Malinau (tahun 1999), dan Kabupaten Tana Tidung (tahun 2007). Kaltara mencakup 38 kecamatan dan 471 desa, dengan luas total 75.467,7 kilometer persegi atau skitar 36 persen luas Kaltim. Penduduk Kaltara diestimasi 622.350 jiwa (tahun 2011). Secara geostrategis, Kaltara merupakan gerbang terbuka ke Malaysia (Sabah dan Sarawak), Filipina selatan, dan Brunei. UU Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara menyebut, secara geopolitik, Kaltara yang berbatasaan langsung dengan Malaysia sangat berpotensi menjaga kedaulatan dan martabat negara. Namun, daerah perbatasan ini, 99 persen merupakan pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan. Faktor ekonomi menyebabkan masyarakat perbatasan tereduksi semangat nasionalismenya. Masalah pengelolaan Terlalu panjang rentang kendali pemerintahan dengan Samarinda sebagai ibu kota Kaltim, berdampak pada sulitnya pengelolaan kawasan. Dengan luas Kaltim 204.534 kilometer persegi, yang sekitar 1,5 kali Pulau Jawa, Pemprov Kaltim harus menaungi 10 kabupaten dan 4 kota. Kawasan utara menjadi kurang diperhatikan. Di sisi lain, tingkat kehidupan negara tetangga lebih baik. Di Sebatik dan Krayan (Nunukan), misalnya, ringgit Malaysia ikut dipakai untuk transaksi. Bahkan, Camat Krayan Samuel ST Padan berujar, "Tidak ada setetes pun BBM Indonesia yang dinikmati warga Krayan. BBM di Krayan semuanya dari Malaysia, yang mestinya untuk warga Malaysia." Masyarakat berharap Kaltara dapat menyelesaikan masalah klasik, yakni infrastruktur dan transportasi. Yang paling terasa adalah jeleknya kualitas jalan provinsi penghubung Tanjung Selor-Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sepanjang 125 kilometer. Aspal mengelupas, bergelombang, dan lubang di mana-mana. Di Bulungan yang terdiri atas 10 kecamatan, praktis hanya Tanjung Selor yang bagus kondisi jalannya. Kenyataannya, di Kaltim memang tidak ada jalan provinsi (trans-Kalimantan) penghubung antarkota yang beres. Kalau toh ada yang cukup bagus kondisinya, hanya ruas Balikpapan-Samarinda, yang panjangnya sekitar 120 kilometer. Budiman mengutarakan, kewenangan pemerintah kabupaten memang terbatasi aturan. Perbaikan jalan provinsi, misalnya, tak bisa dikerjakan pemerintah daerah. "Jika kami menjadi provinsi sendiri, kami bisa berteriak menyuarakan kebutuhan kami langsung ke pusat," kata Budiman. Dimulai dari Tanjung Selor, pembangunan infrastruktur di Kaltara akan dikejar. Tak hanya sisi darat, tapi juga sisi udara. Maklum, Tanjung Selor hanya meiliki sebuah bandar udara, yakni Tanjung Harapan. Hanya ada satu maskapai melayani rute Tanjung Selor ke Samarinda, Taraan, dan Long Ampung (Malinau). Penumpang yang diangkut pun terbatas, hanya 11-12 penumpang. "Bandara ini sebetulnya bisa didarati pesawat jenis ATR yang berpenumpang 50 orang. Karena tidak melihat ada potensi pasar di Tanjung Selor, kecamatan yang sepi ini, maka hanya pesawat kecil yang mau membuka rute. Namun, saya yakin, semua akan berubah setelah ada Kaltara," ucap Budiman. Irianto Lambire, pejabat Gubernur Kaltara, menyatakan, prioritas pertama dalam tiga bulan ke depan adalah menyusun dan membentuk kelembagaan perangkat daerah serta pengisian pejabat struktural dan personelnya. Irianto, yang sebelumnya Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, secepatnya akan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim, juga pemerintah kabupaten/kota di Kaltara. Sebagai daerah otonom baru, Kaltara disokong selama dua tahun oleh dana hibah Peprov dan daerah yang tergabung di Kaltara. Sesudahnya, itulah yang dicemaskan pemerhati lingkungan. Sebab, Kaltara merupakan daerah yang kaya akan migas, hasil tambang, juga hasil hutan, dan belum banyak dieksploitasi. Cari uang sendiri Kahar Al Bahri, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, mencemaskan eksploitasi sumber daya alam berlebihan di Kaltara setelah dana hibah selesai dikucurkan. Kaltara harus bisa mencari uang sendiri, sementara di sisi lain, tuntutan pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang lain akan gencar. "Sumber uang itu bisa dari kebun sawit, migas, pertanian, perikanan, dan batubara. Dari semuanya itu, yang paling cepat dan mudah menghasilkan uang hanya batubara. Tinggal keruk, dapat uang. Jadi, kita lihat nanti apakah terjadi obral izin penambangan batubara atau tidak di Kaltara," ujar Kahar. Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi V DPR dari daerah pemilihan Kaltim, juga memperingatkan bahaya pengerukan sumber daya alam berlebih. Kaltara, menurut Hetifah, jangan terjebak euforia, terlalu senang karena dikabulkan menjadi daerah otnom, dan lupa tujuan awal, yakni menyejahterakan masyarakat. "Jika Kaltara gagal, pemerintah kemungkinan besar tak akan tertarik lagi dengan pemekaran yang diusulkan daerah," ucapnya. Kaltara adalah sebuah pertaruhan besar, untuk membuktikan apakah keinginan dna kebutuhan daerah perbatasan-pedalaman terselesaikan atau justru sebaliknya. Tonggak Kaltara sudah ditancapkan. Masyarakat menunggu bukti, apakah Kaltara bisa jadi "beranda depan" negara yang bisa dibanggakan. (PRA)

***

Disadur dari: Kompas, Selasa, 18 Juni 2013, hlm. 38