Mahakam Ulu dan Kaltara Jadi Prioritas (tribunkaltim.com, 9 Mei 2011)

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id – Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kabupaten Mahakam Ulu  tinggal selangkah lagi. Kaltara merupakan provinsi pemekaran Kaltim, sedangkan Mahakam Ulu pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Menurut anggota DPR RI perwakilan Kaltim Hetifah, dari 161 daerah di Indonesia yang diusulkan untuk dimekarkan,  dua daerah Kaltim, yakni Kaltara dan Mahakam Ulu masuh prioritas. Hetifah mengatakan, dua daerah yang akan dimekarkan itu memiliki nilai strategis, karena berada di daerah perbatasan dengan Malaysia.  “Ada alasan untuk menjaga keutuhan NKRI. Selama ini kita tidak menutup mata, jika masyarakat di perbatasan menginginkan kesejahteraan,” ujarnya kepada wartawan di Balikpapan, belum lama ini. “Sekarang ini Pemerintah Pusat dan DPR RI cukup selektif merekomendasikan daerah pemekaran, karena ada kesan selama ini pemekeran hanya untuk kepentingan elite di daerah. Untuk pemekaran sekarang persyaratan diperketat. Khusus Kaltara dan Mahakam Ulu sudah masuk prioritas,” tambah Hetifah Meski demikian, Hetifah menyarankan, untuk menghindari adanya kepentingan sekelompok elite, maka sebelum ada dukungan pemekaran, perlu ada kontrak politik dengan masyarakat.  Mahakam Ulu misalnya, jika tidak , dirinya pesimistis pemekaran akan menjadi jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan itu yang kini masih tertinggal. Kontrak politik yang dimaksud antara lain jika pemekaran disetujui, maka harus ada jaminan kalau pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintahan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur. Mengingat, kondisi infrastruktur di kawasan itu masih sangat terbatas. Akses antar kecamatan hanya bisa dilalui dengan jalur sungai, dan itu sangat mahal. Pemerintahan yang ditunjuk tidak boleh membangun gedung-gedung pemerintahan, atau kantor untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menjalankan pemerintahan, sementara cukuplah berkantor di bangunan yang sudah ada. Seperti, lamin warga. Selain itu, wajib juga ada jaminan keterlibatan warga lokal dalam pembangunan. Dengan begitu, setidaknya bisa meminimalisasi kesenjangan. Diketahui, ada lima kecamatan yang masuk Mahulu. Yakni, Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari. (*/son) tautan lengkap: http://kaltim.tribunnews.com/2011/05/09/mahakam-ulu-dan-kaltara-jadi-prioritas

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN-BH perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  2. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  3. assallamualikum ibu hetifah, selamat pagi, semoga sehat selalu . perkenalkan bu saya Rezkita Bagas Prakasih, anak muda yang berasal dari Balikpapan yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang, bulan maret kemarin dengan waktu tempuh 3,5 tahun. Saya juga pernah melakukan kunjungan kerja di DPR RI pada tahun 2019 lalu. Saya juga memiliki pengalaman magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selama 2 bulan lamanya. Saya memiliki keinginan untuk bekerja di bidang pemerintahan. Sebelumnya, saya mohon izin ingin bertanya sedikit cara dan tips untuk mendaftar menjadi tenaga ahli di DPR RI bagaimana ya bu? apakah ada persyaratan awal yg harus di lengkapi atau ada kualifikasi tersendiri mas? 🙏 mohon pencerahannya, terimakasih ☺️ Wassallamualaikum warahmatullohi wabarakatuh

Lihat semua aspirasi