Hetifah Optimis dengan Mahakam Ulu

Hetifah Mahulu Hetifah Optimis dengan Mahakam Ulu
Hetifah menerima Dokumen Kelengkapan Pembentukan Kabupaten Mahulu dari Ketua Presidum Pembentukan Kabupaten Mahulu Valentinus Bavong dan Ketua Adat Setempat
Jakarta, (23/4) – Sejumlah elemen masyarakat dari Kabupaten Kutai Barat menemui Anggota DPR RI asal Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, Kamis 21 April yang lalu. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kutai Barat H. Zainuddin Thaib S.E. menemui Hetifah di Ruang BAKN DPR RI Gedung Nusantara II lantai 3. Rombongan terdiri dari perwakilan anggota DPRD Kutai Barat, Presidium dan Anggota Kerukunan Masyarakat Wilayah Mahakam Ulu, Ketua Masyarakat Adat, serta staf Sekretariat DPRD Kutai Barat. Rombongan telah tiba di Jakarta sejak Rabu. Menurut Zainuddin, maksud utama rombongan adalah bertemu dengan Pimpinan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. “Kami ingin mengkonfirmasi dan menegaskan bahwa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi telah selesai (di kemendagari). Dan kami ingin agar proses ini segera diputuskan di DPR (Komisi II) tahun ini sehingga masyarakat Mahakam Ulu memperoleh haknya,” ungkap Zainuddin. Menurutnya, perjuangan pembentukan Mahakam Ulu sudah berlangsung selama 7 tahun. Sebelum bertemu pimpinan Komisi II DPR RI, rombongan sengaja meminta waktu anggota DPR RI asal Kalimantan Timur untuk menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan. Namun, dikarenakan DPR RI sedang reses, mayoritas sedang berada di luar kota atau sudah di daerah pemilihan (Kaltim). Hetifah yang baru saja kembali setelah melakukan kunjungan kerjas spesifik bersama Komisi X DPR RI di Banjarmasin, berkesempatan menemui rombongan. Senada dengan aspirasi masyarakat mahakam Ulu, Hetifah mengatakan bahwa bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, otonomi daerah adalah harga mutlak. “Apalagi untuk daerah perbatasan yang menjadi kepentingan strategis nasional dan beranda depan NKRI. Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian khusus,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar ini. “Pemerintah sudah punya grand design tentang daerah perbatasan. Bersama pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Mahakam Ulu saya yakin sudah masuk prioritas dalam konsep pengembangan kawasan perbatasan,” Papar Hetifah. Hetifah mengingatkan agar seluruh stakeholder juga terus mendorong proses politik di DPR (Komisi II). menurutnya, meski pemerintah mencanangkan moratorium otonomi daerah, bukan berarti DPR selalu ikut agenda pemerintah. DPR akan sangat mendukung pemekaran jika daerah tersebut betul-betul meyakinkan dan siap. Dengan dukungan seluruh elemen; pemerintah, masyarakat, serta DPR, DPD, dan DPRD, Hetifah optimis dengan prospek Kabupaten Mahakam Ulu. “Jangan mengandalkan 1-2 orang. Dan yang penting Strategi komunikasi untuk meyakinkan kepada Komisi II harus ditingkatkan. Semua pihak harus siap jika kapanpun diminta informasi atau presentasi tentang Kabupaten Mahulu oleh Komisi II,” tegas Hetifah. Rombongan dijadwalkan akan menemui Ketua Komisi II DPR RI, Haeruman Harapap, Rabu (27 April) mendatang untuk menyampaikan maksudnya.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN-BH perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  2. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  3. assallamualikum ibu hetifah, selamat pagi, semoga sehat selalu . perkenalkan bu saya Rezkita Bagas Prakasih, anak muda yang berasal dari Balikpapan yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang, bulan maret kemarin dengan waktu tempuh 3,5 tahun. Saya juga pernah melakukan kunjungan kerja di DPR RI pada tahun 2019 lalu. Saya juga memiliki pengalaman magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selama 2 bulan lamanya. Saya memiliki keinginan untuk bekerja di bidang pemerintahan. Sebelumnya, saya mohon izin ingin bertanya sedikit cara dan tips untuk mendaftar menjadi tenaga ahli di DPR RI bagaimana ya bu? apakah ada persyaratan awal yg harus di lengkapi atau ada kualifikasi tersendiri mas? 🙏 mohon pencerahannya, terimakasih ☺️ Wassallamualaikum warahmatullohi wabarakatuh

Lihat semua aspirasi