Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Mahakam Ulu

JAKARTA (14/12) – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (14/12). Selain Mahakam Ulu, dalam pidatonya, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar juga mengesahkan 7 (tujuh) Undang-undang untuk pembentukan DOB lainnya. Mereka adalah Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari 5 (lima) Kecamatan. Mereka adalah kecamatan Long Bagun, Long Hubung, Laham, Long Apari dan Long Pahangai. Secara geostrategis, kabupaten ini merupakan open gates ke Malaysia (Serawak), sehingga berada pada posisi strategis yang dapat mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Upaya merintis pemekaran wilayah Mahakam Ulu dari Kabupaten Kutai Barat (Kubar) ini telah melalui waktu yang tidak singkat. Selain menjadi daerah yang kritis lantaran berbatasan langsung dengan negara lain, selama ini daerah Mahakam Ulu tergolong kawasan yang terisolir. Ketersediaan infrastruktur yang ada jauh dari layak.  “Ada banyak alasan yang mengharuskan Mahakam Ulu mekar dari Kabupaten induknya. Selain persoalan daerah terisolir, Mahulu juga merupakan daerah perbatasan yang memiliki peran strategis terhadap NKRI”, tegas Hetifah, anggota DPR RI Dapil Kaltim. Kondisi ini terjadi lantaran cakupan luas wilayah, letak geografis, hingga ketersediaan anggaran pembangunan Kabupaten Kutai Barat yang menjadikan pembangunan di Mahakam Ulu kurang optimal. Wilayah Kabupaten Kutai Barat sangat luas yaitu 31,628.70 km2 atau hampir sama dengan luas provinsi Jawa Barat. “Saya pernah merasakan bagaimana masyarakat Mahulu berjuang hanya untuk pergi ke ibukota kabupaten”, jelas Hetifah yang pernah menyusuri daerah perbatasan tersebut. Perjuangan panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil. Namun ini hanya pintu masuk dalam upaya membangun Mahulu yang lebih sejahtera. Hetifah mengucapkan rasa syukur, sekaligus memberikan peringatan bahwa ini baru awal perjuangan dari cita-cita yang lebih besar yaitu menjadikan Kabupaten Mahakam Ulu lebih sejahtera. “Saya optimistis seluruh warga Mahakam Ulu akan bahu-membahu untuk menyukseskan cita-cita besar bersama ini,” kata Hetifah. Pemerintah Provinsi Segera Bentuk PJS Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu yang disahkan pada hari ini menjelaskan Peresmian Kabupaten Mahakam Ulu dan pelantikan pejabat Bupati Mahakam Ulu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Lebih lanjut UU ini menjelaskan bahwa pemilihan dan pengesahan bupati/wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Mahakam Ulu ini. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu dibentuklah perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya. Adapun untuk pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu akan dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN-BH perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  2. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  3. assallamualikum ibu hetifah, selamat pagi, semoga sehat selalu . perkenalkan bu saya Rezkita Bagas Prakasih, anak muda yang berasal dari Balikpapan yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang, bulan maret kemarin dengan waktu tempuh 3,5 tahun. Saya juga pernah melakukan kunjungan kerja di DPR RI pada tahun 2019 lalu. Saya juga memiliki pengalaman magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selama 2 bulan lamanya. Saya memiliki keinginan untuk bekerja di bidang pemerintahan. Sebelumnya, saya mohon izin ingin bertanya sedikit cara dan tips untuk mendaftar menjadi tenaga ahli di DPR RI bagaimana ya bu? apakah ada persyaratan awal yg harus di lengkapi atau ada kualifikasi tersendiri mas? 🙏 mohon pencerahannya, terimakasih ☺️ Wassallamualaikum warahmatullohi wabarakatuh

Lihat semua aspirasi