Hetifah tentang Pemekaran Kabupaten Mahakam Hulu: Harus Ada Jaminan Bukan Sekadar Kepentingan Politik

Hari ini (Selasa/14/07) panitia khusus (Pansus) DPRD Kutai Barat (Kubar) dan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Komite I DPD. Seperti diberitakan, bahwa pada tahun 2010 ini ditargetkan Kabupaten Mahakam Hulu akan “berpisah” dengan kabupaten induknya, yakni Kubar. Artinya, terjadi pemekaran wilayah. Kabupaten Mahakam Hulu nantinya akan meliputi Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Laham, dan Long Hubung. Ibu kotanya di Kecamatan Long Bagun. Kabarnya, pembicaraan tentang pemekaran wilayah ini sudah mengalami kemajuan dan titik terang. Bahkan semua berkas usulan Kabupaten Mahakam Hulu yang dikeluarkan Pemkab dan DPRD Kubar serta Pemprov Kaltim yang terangkum dalam grand design pemekaran secara nasional, telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, Jumat (2/7) lalu. “Pansus (panitia khusus) DPRD Kubar dan DPRD Kaltim lagi di Jakarta. Diagendakan pada 14 Juli (hari ini), melakukan konsultasi dengan Komisi II DPRRI dan Komite I DPD,” kata Ketua Pansus DPRD Kubar Y Juan Jenau kepada harian ini, Selasa kemarin (13/7). Pansus menyertakan Lidjo Kaya, Asnawie Muhammad, Abdul Malik, Ding Jafri Jaang, Nyangun Alui, Marthin Hat. Juga dua kepala adat Mahakam Hulu yakni Balan Tingai dan Lie Araan. Sedangkan dari DPRD Kaltim adalah Marthin Apuy dan dan Hatta Zainal. “Sejauh ini, usulan pemekaran Kabupaten Mahakam Hulu, antara pihak-pihak yang memperjuangkan dengan DPR-RI dan Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan penuh,” ungkap Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu Agustinus Ding yang dikenal sebagai mantan anggota DPRD Kubar ini. Tentang pemekaran ini, anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjafudian MPP berpendapat, harus ada jaminan pemekaran merupakan aspirasi rakyat, bukan sekadar kepentingan politik segelintir elit. "DPRD hendaknya melibatkan civil society dan tokoh masyarakat secara intensif dan terkoordinasi," jelas Hetifah yang dikenal sebagai anggota legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim. Lanjut Hetifah, langkah-langkah aksi harus disusun bersama, sehingga ada sinergi antara DPRD Kabupaten atau Provinsi dan DPR dan DPD RI. Yang paling penting lagi, menurut anggota Fraksi Golkar ini, pemekaran ini pada akhirnya harus menjamin adanya layanan publik yang labih baik. “Sekali lagi, jangan sampai pemekaran ini cuma sekadar kepentingan elit politik, tetapi benar-benar merupakan aspirasi dari rakyat,” tegas Hetifah.