Hetifah: Mahulu Prioritas (Kaltimpost.co.id, 8 Mei 2011)

BALIKPAPAN- Pemekaran daerah di hulu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dinilai sudah mendesak. Itu penilaian anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim Hetifah usai menyambangi  Kecamatan Long Apari, kecamatan paling ujung di Kubar, pekan ini. “Pemekaran memang patut didukung, tapi harus ada jaminan atau semacam kontrak politik,” kata Hetifah, kepada wartawan di Balikpapan, kemarin. Dia menjelaskan, wajib ada perjanjian antara pencetus pemekaran dengan warga di kecamatan yang masuk Kabupaten Mahulu. Karena, jika tidak, dirinya pesimistis pemekaran akan menjadi jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan itu yang kini masih tertinggal. Gambaran tentang kontrak politik itu, seperti jika pemekaran disetujui, maka harus ada jaminan kalau pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintahan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur. Mengingat, kondisi infrastruktur di kawasan itu masih sangat terbatas. Akses antar kecamatan hanya bisa dilalui dengan jalur sungai, dan itu sangat mahal. Pemerintahan yang ditunjuk nantinya, jangan dulu melakukan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, atau kantor untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menjalankan pemerintahan, sementara cukuplah berkantor di bangunan yang sudah ada. Seperti, lamin warga. “Harus ada itu kontrak politik, kalau perlu pada 10 tahun pertama pemerintahan, pemkab cukup menyewa bangunan saja untuk kantor. Harus prioritaskan pembangunan infrastruktur,” katanya. Selain itu, jelas dia, wajib juga ada jaminan keterlibatan warga lokal dalam pembangunan. Dengan begitu, setidaknya bisa meminimalisasi kesenjangan. Diketahui, ada lima kecamatan yang masuk Mahulu. Yakni, Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari. Politisi perempuan itu menilai, di Kaltim selain Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Mahulu masuk yang prioritas. Apalagi dua daerah yang akan dimekarkan itu, sama-sama memiliki kawasan yang masuk daerah perbatasan dengan Malaysia. “Pemekaran utara (Kaltara) dan Mahulu bukan hanya soal otonom, tapi juga ancaman terhadap kawasan perbatasan,” tuturnya. Karena itu, jika memang “kran” pemekaran dibuka lagi oleh pemerintah pusat, setidaknya daerah-daerah yang masuk prioritas bisa langsung disetujui. “Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) tentu selektif dalam hal ini. Di pusat itu ada 681 pengajuan pemekaran, tentu yang dinilai adalah mana yang prioritas,” jelasnya. Hetifah menambahkan, jika memang Kabupaten Mahulu terealisasi, maka satu hal yang menjadi potensi di kawasan itu dan mesti dikembangkan adalah sektor pariwisata. Banyak potensi wisata alam yang belum tereksploitasi di hulu Mahakam. “Jangan terlalu dikembangkan industri ekstraktif yang malah nanti bisa merusak potensi pariwisata,” ujarnya.(far/ji)

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN-BH perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  2. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  3. assallamualikum ibu hetifah, selamat pagi, semoga sehat selalu . perkenalkan bu saya Rezkita Bagas Prakasih, anak muda yang berasal dari Balikpapan yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang, bulan maret kemarin dengan waktu tempuh 3,5 tahun. Saya juga pernah melakukan kunjungan kerja di DPR RI pada tahun 2019 lalu. Saya juga memiliki pengalaman magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selama 2 bulan lamanya. Saya memiliki keinginan untuk bekerja di bidang pemerintahan. Sebelumnya, saya mohon izin ingin bertanya sedikit cara dan tips untuk mendaftar menjadi tenaga ahli di DPR RI bagaimana ya bu? apakah ada persyaratan awal yg harus di lengkapi atau ada kualifikasi tersendiri mas? 🙏 mohon pencerahannya, terimakasih ☺️ Wassallamualaikum warahmatullohi wabarakatuh

Lihat semua aspirasi