Banyak Permasalahan, DPR Janji Desak Pemerintah Perhatikan Perbatasan

  PROKAL.CO, TARAKAN – Tim pengawasan perbatasan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian akan dijadwalkan kembali mengunjungi wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara). Itu dilakukan setelah adanya keputusan yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara tentang persetujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabuptaen Apau Kayan. "Ini rencana membahas pembentukan kabupaten, dan pemerintah sekaligus penyelenggaraan Pilkada. Semua itu akan kami bahas untuk menjadi menjadi pembahasan di komisi," Hetifah panggilan akrabnya kepada Kaltara Pos, kemarin. Tak hanya soal Apau Kayan, ia juga akan memantau kondisi perbatasan mengenai beberapa permasalahan lainnya seperti larangan nelayan Ikan Sebatik, Nunukan untuk menjual ikan ke Tawau, Malaysia. "Kalau masalah nelayan, itu karena standar kapal tidak sesuai dengan kebijakan pemerintahan Malaysia," pungkasnya. Untuk menyelesaikan permasalah yang terjadi di masyarakat perbatasan, pihaknya berencana akan melakukan negoisasi dan investigasi ke negara tetangga. "Kita juga akan desak pemerintah untuk membuat kerja sama dalam bidang ekonomi,” katanya. Menurutnya, permasalahan yang terjadi di perbatasan harus diselesaikan segera. Sehingga, aktivitas perekonomian masyarakat dapat berjalan lancar.  “Kami akan segera perjuangkan permasalahan perbatasan,” tegasnya. Sementara itu, dia berharap, pemekaran di beberapa daerah dapat terealisasi. “Jadi masalah perbatasan harus dipikirkan bersama dan mencari solusinya,” ujarnya. Hatifah menjelaskan, terkait pemekaran Kabupaten Apau Kayan, beberapa waktu lalu dirinya sudah bertemu dengan Presidium DOB Apau Kayan. Namun ada beberapa persyaratan yang belum sempat terpenuhi seperti halnya dengan jumlah kecamatan yang masih kurang. “Saat itu masih ada kecamatan yang belum definitif. Jadi syarat DOB itu harus ada jumlah kecamatan yang ditetapkan berdasarkan regulasinya,” tuturnya. Menurut Hetifah, sebuah pemekaraan daerah bukan persoalan persyaratan yang harus dipenuhi, namun melihat dari keseriusan pemrintah pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di perbatasan. Sedangkan untuk dari segi administrasi dapat menyusul. “Niat pemerintah pusat khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus melihat secara selektif ke daerah. Kami juga akan mendesak pemerintah agar turun langsung melihat permasalahan di daerah perbatasan,” janjinya.(bar) *) sumber : Kaltara Pos.