Calon DPD Minimal Kantongi 1.000 Dukungan

  PROKAL.CO, TARAKAN – Pada pemilu 2019 mendatang, Kaltara tidak hanya mendapatkan jatah 3 kursi DPR di Senayan. Namun, provinsi ke-34 ini pun akan mendapatkan jatah 4 kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dikatakan anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifuddian, dari hasil pembahasan panjang yang dilakukan pihaknya, kuota DPD RI menjadi salah satu poin yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Sekarang kalau untuk Kaltara, DPD RI-nya empat,” ujarnya, Rabu (11/10). Hetifah menilai hal ini sebagai kesempatan yang baik bagi warga Kaltara untuk memperjuangkan suara rakyat di pusat. Apalagi, syarat awal untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan dukungan KTP. “Yang penting kalau bisa 1.000 KTP sebagai bukti dukungan awal. Dan tidak perlu ada materai,” kata Hetifah. Jumlah ini, menurut Hetifah, lebih kecil dibandingkan daerah pemilihan Kaltim yang harus mengumpulkan minimal 2 ribu dukungan KTP, karena disesuaikan jumlah penduduknya yang lebih banyak. Dengan kuota ini, dia juga menilai bahwa Kaltara beruntung. Karena jumlah kuotanya sama dengan dapil-dapil lain. Ini memang sengaja diputuskan komisi II karena mempertimbangkan keseimbangan dengan daerah lain. Sebab, lanjutnya, lewat wakil di DPD RI suara rakyat di daerah bisa diungkapkan di pusat. Sehingga dibutuhkan keseimbangan untuk menguatkan suara daerah di pusat. Disinggung siapa saja yang boleh menjadi calon DPD RI, Herifah mengungkapkan siapa pun boleh, baik dari partai politik maupun nonpartai. Namun, dia berharap mereka yang menginginkan maju jadi anggota DPD RI tidak dari partai agar benar-benar fokus memperjuangkan kepentingan daerah. Termasuk juga kaum wanita sebagai bentuk keterwakilan perempuan di Senayan. Karena itu, Hetifah mengimbau masyarakat Kaltara yang ingin menjadi anggota DPD RI untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Sementara itu, Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengungkapkan, informasi yang diperolehnya, tahapan pencalonan anggota DPD RI baru dimulai tahun depan. "Kalau tidak salah bulan Maret atau April. Dalam proses pendaftarannya nanti lebih banyak KPU provinsi dan KPU RI," ujarnya. Untuk peraturannya, kata Teguh, saat ini masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8/2013 tentang DPD RI. Sementara untuk peraturan PKPU yang  baru, belum terbit. *) sumber : bulunganpost