Golkar Dukung Partisipasi Perempuan Dalam Politik

  Jakarta,- Partisipasi perempuan dalam politik, merupakan salah satu bentuk nyata dari perwujudan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk itu, diperlukan kerjasama seluruh partai politik untuk berjuang bersama. Hal tersebut yang mendasari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), untuk  menyelenggarakan Seminar bertajuk "Partisipasi Perempuan Politik dalam Nilai-Nilai Pancasila di dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", di hotel Atlet Century, Senayan Jakarta, (17/10) Acara yang dihadiri sekitar 200 peserta ini, menghadirkan pembicara dari Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Rambe Kamarul Zaman, Hardi Susilo, Hetifah Sjaifudian, dan Mujib Rochmat. Turut hadir pula sebagai pembicara, Ratu Dian Hatifah sebagai Ketua Umum KPPI, Ninik Rahayu dari Ombudsman RI, dan Aida Vitayala dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Para peserta merupakan perwakilan perempuan lintas Partai Politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Acara seminar dibuka oleh Hardi Susilo, Wakil Ketua FPG MPR RI. Dalam sambutannya, Hardi, menyampaikan bahwa perempuan merupakan kunci bangsa untuk meningkatkan pengetahuan berbangsa dan bernegara, terutama dalam membangun karakter bangsa terlebih dalam kualitas generasi bangsa. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang besar dan majemuk. Kemajemukan ini merupakan nilai tambah, sekaligus juga menjadi kerentanan. Dibutuhkan pemersatu dan konsistensi dalam membangun bangsa. “Seluruh komponen bangsa, perempuan maupun laki-laki, harus mampu menyikapi berbagai perbedaan dan kemajemukan, serta berbagai permasalahan bangsa dengan berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara”, tutur Hetifah. Lebih lanjut, menurut Hetifah, bahwa pada dasarnya seorang perempuan dianggap berdaya apabila ia mampu mengurus dan memimpin dirinya lebih dahulu, kemudian mampu meningkatkan pengaruhnya, sehingga bisa membawa pada posisi yang lebih terhormat dan mulia. “Perempuan jangan mudah terekspolitasi bahkan mengeksploitasi diri sendiri”, pesannya. Untuk diketahui, KPPI dibentuk pada 17 Agustus 2000, untuk merespon persoalan keterwakilan perempuan dalam politik. Hal yang mendasari diantaranya adalah sulitnya perempuan untuk maju jika hanya didukung oleh satu partai politik saja. KPPI adalah bentuk kepedulian yang lebih besar dalam memperjuangkan aspirasi perempuan/keterwakilan perempuan dalam politik baik di dalam kepengurusan internal parpol itu sendiri maupun di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. (admin) Bahan pemaparan, dapat diakses pada link dibawah ini :

1. Bahan pemaparan oleh Hetifah Sjaifudian.
2. Bahan pemaparan oleh Rambe Kamarul Zaman.
3. Bahan pemaparan oleh Ninik Rahayu.
4. Bahan pemaparan oleh Mujib Rohmat.
5. Bahan pemaparan oleh Ratu Dian Hatifah.
6. Bahan pemaparan oleh Aida Vitayala.