Hetifah Dorong Sekolah Layak

BALIKPAPAN - Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya akan mendorong terciptanya program sekolah aman di Kaltim yakni bebas dari segala gangguan dalam proses belajar dan mengajar seperti ketersedian sarana dan prasarana yang layak.“Saat ini sudah banyak sekolah rusak dan itu mengancam keselamatan murid dan guru. Kita tak boleh mengorbankan mereka hanya karena masalah sarana dan prasarana sekolah yang buruk,” kata Hetifah saat diskusi bertema refleksi dua tahun peran dan kinerjanya sebagai anggota DPR RI Dapil Kaltim di Hotel New Benakutai Balikpapan kemarin.Acara ini dihadiri ratusan peserta dari praktisi bidang pendidikan, LSM, OKP, mahasiswa dan birokrasi. Hetifah mengatakan saat ini di wilayah perbatasan dan daerah terpencil banyak gedung sekolah sudah tak layak digunakan sebagai ruang belajar. Akibatnya mengancam keselamatan murid dan guru. Kondisi sekolah layak di kawasan perbatasan dan daerah terpencil menurutnya masih jauh layak dibandingkan perkotaan. Namun komitmen untuk memujudkan sekolah layak belajar akan diperjuangkan di Komisi X DPR membidangi pendidikan tersebut. Sekolah di kawasan perbatasan dan di daerah terpencil mulai dibangun pada 1980-an melalui program Instruksi Presiden (inpres) namun hingga kini masih banyak belum direnovasi. Sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal peningkatan kualitas anak didik juga diukur dari kelengkapan sarana dan prasarana memadai di setiap sekolah. “Ini salah satu upaya kita mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman dalam proses belajar. Untuk Kaltim belum saya tahu berapa nilai dikucurkan untuk pembangunan sekolah rusak,” katanya. Ia mengaku belum jelasnya alokasi anggaran setiap provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) disebabkan belum adanya Data Pokok Pendidikan (DPP) sebagai acuan pemerintah mengalokasikan anggaran. DPP ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah sekolah rusak termasuk ruang belajar, guru dan sarana pendukung lainnya. Dikemukakan pula penyusunan anggaran tak didasari data memadai sebagai dasar merumuskan anggaran mengakibatkan perencanaan anggaran tak berbasis kebutuhan di daerah.  “Selain itu kurangnya kordinasi antarlembaga seringkali menyebabkan anggaran tak merata atau tak berkeadilan,” katanya. Soal manajemen anggaran yakni penyaluran uang yang didesentralisasi perlu dievaluasi. “Gaji dan tunjungan guru pada awalnya ditransfer ke daerah perlu dikaji untuk dikembalikan pengelolaan oleh pusat. Gaji guru dimasukkan dalam kas daerah dapat dimainkan kepentingan sesaat di daerah terutama menjelang Pilkada,” ungkapnya. Tahun ini DPR dan Kementerian Pendidikan sepakat mengalokasikan dana Rp20 triliun untuk pembangunan dan renovasi sekolah rusak di seluruh Indonesia melalui program DAK. (din) sumber: http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/22345/hetifah-dorong-sekolah-layak.html